LPEM UI Ungkap 'Rapor Kemiskinan' Era Jokowi, Ini Hasilnya

Hadijah Alaydrus, CNBC Indonesia

06 February 2024 09:40

angka kemiskinan (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto) — Foto: CNBC Indonesia/ Andrean Kristianto

Jakarta, CNBC Indonesia - Lembaga Penyelidikan dan Ekonomi Masyarakat (LPEM) UI mencatat pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mencapai angka kemiskinan satu digit yang pertama setelah era Reformasi.

Pada 2018, persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,82% dan terus menurun hingga Covid-19 menghantam perekonomian.

"Terlepas dari Covid-19, Presiden Jokowi berhasil melanjutkan tren pengentasan kemiskinan yang konsisten di Indonesia sejak era Presiden Megawati," ungkap LPEM UI dalam laporan risetnya, dikutip Selasa (5/2/2024).

Menurut LPEM, koefisien Gini di Indonesia memburuk secara signifikan pada periode kedua pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), rata-rata melonjak menjadi 0,404 dari 0,354 pada periode pertama pemerintahannya.

Baca:

Catatan LPEM UI: RI Kena Gejala Deindustrialisasi di Era Jokowi

"Angka ini meningkat menjadi 0,393 pada periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi dan bahkan meningkat menjadi 0,386 pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi," tulis LPEM UI.

Kurva Insiden Pertumbuhan atau Growth Incidence Curve (GIC) di era Presiden Jokowi berbentuk U terbalik. LPEM UI menilai kondisi ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi lebih inklusif dan merata karena masyarakat kelas menengah menikmati peningkatan kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat termiskin dan terkaya. Dengan demikian, koefisien Gini bisa mencapai 0,38 pada tahun 2019.

GIC ini menggambarkan secara grafis tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita tahunan untuk setiap persentil distribusi pendapatan antara dua titik waktu.

Baca:

LPEM UI Keluarkan Data: Sebut Ekonomi Era Jokowi Kalah dari SBY

Di sisi lain, LPEM mengungkapkan GIC berbentuk U pada masa jabatan kedua Presiden Jokowi menunjukkan peningkatan kesejahteraan terjadi pada 20% penduduk termiskin dan 10% penduduk terkaya.

"Selain itu, populasi kelas menengah dengan persentil pendapatan 60%-80% mengalami pertumbuhan kesejahteraan yang negatif," ungkap LPEM.

Dari distribusi regional, tidak banyak kemajuan di era Presiden Jokowi. LPEM menilai pangsa kegiatan perekonomian di Jawa dan Sumatera (Indonesia bagian barat) belum banyak mengalami peningkatan pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2004.

"Konsentrasi kegiatan ekonomi bahkan mencapai puncaknya pada akhir masa jabatan pertama Presiden Jokowi, dengan wilayah Jawa dan Sumatera," tulis LPEM dalam risetnya.