Tetangga Dekat RI Ini Memanas, Negaranya Terancam Terpecah

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Filipina menyatakan pihaknya siap menggunakan otoritas dan kekuatan untuk melawan pihak yang berupaya memecah belah negaranya. Hal ini disampaikan seorang pejabat keamanan Filipina, Minggu (4/2/2024).

Adapun respons tegas itu setelah mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte mengancam akan memisahkan beberapa pulau di selatan dari wilayah kepulauan lainnya.

Melansir Reuters, Duterte menyerukan kemerdekaan kampung halamannya, Mindanao, dari Filipina. Ini terjadi ketika aliansinya dengan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr hancur minggu ini, karena perbedaan pendapat seputar upaya amandemen konstitusi.

Marcos mengatakan, amandemen konstitusi tahun 1987 dimaksudkan untuk memudahkan investasi asing, namun Duterte menuduhnya memanfaatkan perubahan konstitusi untuk tetap berkuasa.

Dalam sebuah pernyataan, Penasihat keamanan nasional Eduardo Ano mengatakan, setiap upaya untuk memisahkan diri akan ditanggapi oleh pemerintah dengan kekuatan yang tegas. Ia mengutip, "seruan baru-baru ini untuk memisahkan Mindanao" tetapi tanpa secara spesifik menyebut nama Duterte.

"Pemerintah pusat tidak akan ragu menggunakan wewenang dan kekuatannya untuk menumpas dan menghentikan segala upaya untuk memecah-belah Republik," kata Ano.

Ano mengatakan, seruan untuk memisahkan diri bisa membalikkan hasil kesepakatan damai yang telah dicapai pemerintah dengan mantan kelompok separatis.

Untuk diketahui, kekerasan dan konflik telah melanda Mindanao selama beberapa dekade ketika pemerintah memerangi pemberontak dan ekstremis, sehingga menghambat investasi dan menyebabkan banyak desa berada dalam kemiskinan.

Kelompok pemberontak terbesar di kawasan ini, Front Pembebasan Islam Moro (MILF), telah menandatangani perjanjian perdamaian dengan pemerintah Filipina pada tahun 2014, menarik perjuangan mereka untuk kemerdekaan dengan imbalan peningkatan otonomi di wilayah Muslim yang disebut Bangsamoro.

Ketua Menteri Bangsamoro Ahod Ebrahim dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat mengatakan, ia tetap berkomitmen terhadap perjanjian perdamaian. Sementara penasihat proses perdamaian pemerintah, Carlito Galvez Jr. meminta masyarakat Filipina untuk menjauh dari seruan apa pun yang mengganggu stabilitas negara tersebut.

Pada hari Sabtu (3/2/2024), Panglima angkatan bersenjata Filipina Romeo Brawner mengatakan kepada tentaranya untuk tetap bersatu dan setia pada konstitusi dan rantai komando.