Maaf! Rumah Subsidi Tak Bisa Dibangun di BSD, Harga Tanahnya Segini

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengembang properti PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) menutup peluang membangun rumah subsidi saat ini. Hal itu terkendala oleh harga tanah yang sudah tergolong mahal dan tidak masuk dalam perhitungan bisnis untuk rumah subsidi.

"Kita menghitung secara bisnis juga apa kita bisa masuk ke rumah subsidi? Saat ini sekarang rasanya belum bisa masuk kesana karena lahan yang kita bebaskan itu akhirnya juga sudah tinggi, ngga masuk," kata Direktur BSD Hermawan Wijaya menjawab pertanyaan CNBC Indonesia di Sinar Mas Land Property Outlook di BSD City Kamis (1/2/2024).

Meski demikian, bukan tidak mungkin pihaknya bakal membangun rumah subsidi asal mendapat dukungan dari pemerintah.

"Kecuali di satu lokasi pemerintah subsidi dan sebagainya, mungkin kita terima (membangun rumah subsidi)," imbuhnya.

Berdasarkan pemaparan portofolio BSD City, setidaknya ada 23 properti mulai dari bangunan, lahan dan proyek yang berada di Jabodetabek, kebanyakan berada di tengah kota seperti apartemen Southgate di Tanjung Barat, ITC Permata Hijau hingga Bakrie Tower di Kuningan.

BSD juga memiliki proyek perumahan di kawasan 'pimggiran' seperti Grand Wisata, Kota Wisata dan Legenda Wisata di sekitar Cibubur. Namun, harga termurah untuk perumahan di sekitar inisudah di atas Rp 1 miliar. Memang ada 1 proyek yang berlokasi sekitar 6 Km di bagian timur Gunung Sindur yang dibanderol di bawah Rp 1 miliar.

"Bale Tirtawana Itu salah target kita untuk melayani market demand Rp 500 juta ke bawah, dari pemerintah ada ketentuan untuk mem (tipe) 1-2-3, aturan itu coba kita implementasikan, tapi ngga di lokasi yang sama seperti BSD city karena harganya sudah ngga masuk, per meter tanah disini mungkin sudah Rp 12-13 juta/m2, bangun rumah subsidi udah ngga dimungkinkan," timpal Hermawan.

Sayangnya, harga Rp 500 juta tetap jauh atau 2x lipat lebih dari ketentuan pemerintah dalam banderol rumah subsidi. Harga rumah subsidi di Jabodetabek dan naik dari Rp 181 juta di 2023 menjadi Rp 185 juta di 2024.

Harga tersebut sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 689/KPTS/M/2023 tentang Batasan Luas Tanah, Luas Lantai dan Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak Dalam Pelaksanaan Kredit/Pembiayaan Perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, Serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan.