Wakili Suara Prabowo, Pandu Sjahrir: 60 Juta Warga RI Butuh Bansos!

Jakarta, CNBC Indonesia - Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menampik tudingan bantuan sosial yang diberikan oleh Presiden Jokowi sarat muatan politik. TKN menyatakan anggaran untuk bansos telah diatur dalam APBN 2024 yang dibahas oleh semua partai politik.

Juru bicara TKN Prabowo-Gibran, Pandu Sjahrir mengatakan pada 2023 anggaran untuk program bansos mencapai Rp 476 triliun. Lalu pada 2024, anggarannya bertambah menjadi Rp 496 triliun. Pandu mengatakan angka bantuan sosial tersebut sudah disetujui oleh seluruh fraksi partai di DPR.

"Untuk setiap angka-angka ini kan pasti diperlukan persetujuan dan itu menyangkut anggota legislatif, yang menyangkut semua anggota partai yang mendukung paslon 01, 03 maupun 02, jadi angka itu sudah masuk ke budget yang disetujui oleh berbagai macam pihak," kata Pandu dalam program Your Money Your Vote di CNBC Indonesia, Rabu (31/1/2024).

Pandu mengatakan enggan lebih jauh mengomentari tentang tudingan adanya unsur politik dari pemberian bansos tersebut. Menurut dia, bansos memang diperlukan untuk membantu masyarakat miskin dan menggerakan roda ekonomi di Indonesia.

Baca: Kesal Bansos Dipolitisasi, Anies & Ganjar Ingin Bentuk Lembaga Baru

"Saya tidak bisa komentar tentang unsur politiknya, tapi yang saya setuju bahwa ini memang kebutuhan dan ini memang in targeted kepada sektor tertentu, ada 60 sampai 80 juta masyarakat Indonesia yang memerlukan bantuan tersebut, jadi ini sebuah kebijakan dan saya harap menggerakan ekonomi," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga telah memberikan penjelasan mengenai besaran anggaran bansos yang ada di APBN 2024. Dia mengatakan bansos merupakan instrumen dalam APBN yang angkanya sudah dibahas bersama di DPR dan disahkan menjadi undang-undang.

"Bansos adalah instrumen dalam APBN, yang telah dibahas bersama DPR dan disahkan menjadi Undang-Undang (UU) sebagai instrumen negara," kata Sri Mulyani.

Baca: Sri Mulyani Resmikan Rusun ASN Kemenkeu di Papua

Sri Mulyani melanjutkan realisasi dari anggaran tersebut bisa disesuaikan dengan perkembangan keadaan. Misalnya ketika pemerintah meluncurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) mitigasi risiko pangan. BLT ini akan diberikan kepada 18,8 juta penerima manfaat untuk bulan Januari hingga Maret 2024.

Jumlahnya Rp 200 ribu per bulan, namun penyalurannya akan langsung dilakukan sebanyak Rp 600 ribu di bulan Februari 2024. Sri Mulyani mengatakan kemarau panjang yang disebabkan El Nino memang sudah berakhir. Namun, musim hujan yang datang kemudian tetap mempengaruhi produksi petani.

"BLT El Nino yang tahun 2023 kami perkenalkan karena waktu itu musim kering memuncak, meskipun sudah mulai hujan muncul banjir jadi musim tanamnya bergeser," katanya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Prabowo Puji Jokowi Saat Meresmikan Puluhan Proyek Listrik di Sumedang