Ramai-Ramai Respons Beras Bulog Ditempel Stiker Prabowo-Gibran

Tim Redaksi, CNBC Indonesia
27 January 2024 11:45
Pekerja melakukan pengemasan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) di gudang Bulog Kanwil Jakarta Banten di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (17/10/2023). Beras SPHP bertujuan untuk menurunkan harga beras di pasaran. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Foto: Pekerja melakukan pengemasan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) di gudang Bulog Kanwil Jakarta Banten di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (17/10/2023). Beras SPHP bertujuan untuk menurunkan harga beras di pasaran. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Jakarta, CNBC Indonesia - Di media sosial, ramai foto beras Bulog yang ditempeli stiker Prabowo-Gibran. Produk beras itu merupakan bagian dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Stiker bergambar Prabowo-Gibran tampak tertempel di bagian depan karung beras tersebut dan menutupi tulisan SPHP. Sontak hal ini pun banjir komentar.

Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mencibir temuan beras Bulog berstiker Prabowo-Gibran.
Mengutip CNN Indonesia, Cak Imin menilai hal itu sangat memalukan. Dia mengatakan bantuan sosial seharusnya tidak ditunggangi kepentingan politik.

"Memalukan, menunjukkan kemiskinan etik, kemiskinan etika," kata Cak Imin setelah bertemu relawan Bali Satu di Kabupaten Badung, Jumat (26/1/2024).

Sementara itu, Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menegaskan beras Bulog itu tak dibiayai salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Todung menyatakan hal itu sebagai bentuk penyimpangan.

"Bahwa ada pembagian bansos dengan gambar paslon nomor 2, Prabowo dan Gibran, ya itu satu penyimpangan karena bansos itu bukan milik satu paslon," ujar Todung di Media Center TPN, Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2024).

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga ikut merespons hal ini. Airlangga memastkan tidak ada program paslon yang menggunakan bansos dari pemerintah.

Pekerja melakukan pengemasan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) di gudang Bulog Kanwil Jakarta Banten di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (17/10/2023). Beras SPHP bertujuan untuk menurunkan harga beras di pasaran. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)Foto: Pekerja melakukan pengemasan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) di gudang Bulog Kanwil Jakarta Banten di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (17/10/2023). Beras SPHP bertujuan untuk menurunkan harga beras di pasaran. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Pekerja melakukan pengemasan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) di gudang Bulog Kanwil Jakarta Banten di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (17/10/2023). Beras SPHP bertujuan untuk menurunkan harga beras di pasaran. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

"Kalau bansos semuanya program pemerintah. Tidak ada program salah satu paslon pun yang menggunakan bansos-nya pemerintah. Tidak ada," ujar Airlangga.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga ikut berkomentar. Dia mengatakan temuan dugaan bantuan sosial (bansos) berstiker Prabowo-Gibran disampaikan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Saya kira kalau masalah-masalah yang berkait dengan pemilu, kampanye ada beras bansos ada gambar itu saya kira supaya disampaikan kepada Bawaslu saja," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta yang dikutip di Youtube Wakil Presiden RI.

"Nanti Bawaslu yang memberikan apakah itu ada semacam pelanggaran apa tidak. Saya kira itu," imbuhnya.

Perum Bulog pun buka suara terkait hal ini. Bulog mengklaim telah mengemas dan mendistribusikan beras SPHP tanpa atribut apapun kecuali atribut Bulog dan Badan Pangan Nasional.

"Ketika beras itu telah dipasarkan ke masyarakat, Bulog tidak bisa lagi mengatur penggunaan beras tersebut," kata Dirut Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi dalam keterangannya.

Adapun beras SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.

"Dalam pendistribusian beras SPHP Bulog bekerjasama dengan berbagai jaringan distributor hingga ke retail modern agar masyarakat mudah untuk mengakses beras tersebut sehingga program stabilisasi harga beras dapat terlaksana secara masif dalam rangka menjaga stabilitas harga beras," kata Bayu.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga sudah buka suara ihwal beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) diduga ditempeli stiker salah satu pasangan calon (paslon) presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) 2024. Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan pihaknya akan melakukan investigasi lebih lanjut terkait adanya temuan beras SPHP dengan stiker paslon nomor urut 02.

"Kita investigasi dulu ya. Kami harus cari tahu dulu apakah itu benar, apakah itu hanya sekedar tempelan stiker, atau scam. Kita kan harus cari tahu di mana kejadiannya, seberapa banyak, dan lain sebagainya," kata Ketut saat ditemui CNBC Indonesia di IICC Botani Square, Bogor, Rabu (24/1/2024).


(wur/wur)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bulog Batal Rilis Beras Kemasan Mini, Buwas Ungkap Alasannya

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular