Mahfud Kritik Impor Pangan Jokowi, Ex-Bos Bulog Ungkap Faktanya

Jakarta, CNBC Indonesia - Impor pangan jadi salah satu sorotan calon wakil presiden (Cawapres) Mahfud MD dalam debat yang digelar pada hari Minggu malam (21/1/2024) kemarin. Dia mempertanyakan impor pangan yang terus naik kepada cawapres Gibran Rakabuming Raka dalam kaitannya dengan kemandirian pangan. 

Padahal, menurut Mahfud, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya berjanji tidak akan melakukan impor. Tak hanya itu, mafia pangan dalam importasi pangan juga semakin banyak.

Lalu bagaimana sebenarnya kondisi pertanian Indonesia, khususnya padi? Apa pemicu impor dilakukan secara besar-besaran?

Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengatakan, Indonesia sebetulnya punya peluang besar untuk bisa mandiri pangan, asalkan kebijakan pemerintah dan implementasinya yang dilandasi Undang-undang yang sudah ada harus berpihak penuh terhadap pangan itu sendiri, seperti perlindungan terhadap lahan pangan, sarana produksi, harga pangan, impor pangan, dan diversifikasi pangan berbasis biodiversity yang Indonesia miliki.

"Pendapat pribadi saya, sebagai orang yang pernah belajar di fakultas pertanian, bekerja 35 tahun di pertanian pangan, dan 5 tahun di Bulog, Indonesia punya peluang besar dapat mandiri pangan. Untuk dapat mandiri pangan, implementasi di lapangan juga betul-betul harus terjadi sinergi dan kolaborasi pentahelix yang padu," kata Sutarto kepada CNBC Indonesia, Selasa (23/1/2024).

Sebagai informasi, Sutarto pernah ditunjuk memimpin Bulog pada tahun 2009 lalu.

Sementara masalah impor pangan yang masih terjadi, menurutnya, itu sebagai dampak dari ketidakpastian pemerintah dalam menyediakan pangan dari produksi dalam negeri, dan tata niaga yang dikuasai oleh pemodal kuat atau asing.

"Pemerintah harus melihat secara komprehensif dari hulu sampai hilir, dan apa yang seharusnya dilakukan. Ada persoalan mendasar hulu ke hilir. Selama ini implementasinya sangat lemah, padahal kita punya potensi yang memadai untuk menuju kemandirian pangan," ujarnya.

Menurutnya, untuk Indonesia bisa mandiri pangan seyogyanya dikomandoi langsung oleh Presiden, karena akan banyak melibatkan Kementerian/Lembaga lain di dalamnya, tidak hanya Kementerian Pertanian (Kementan) saja.

"Untuk mempersiapkan itu semua bukan Kementan saja yang harus siap, karena banyak menyangkut Kementerian/Lembaga, makanya komando untuk pangan seyogyanya dipegang langsung oleh Presiden," kata dia.

"Perlindungan dan distribusi lahan, peningkatan pelayanan kebutuhan produksi, dan pengaturan harga yang adil, serta perubahan perilaku sosial terhadap pangan lokal perlu dilakukan secara tepat dan benar. Komitmen ini yang diperlukan dan detailnya dijabarkan oleh Kementerian terkait untuk menjadi acuan kerja pemerintah, terutama pemerintah daerah," lanjutnya.

Sutarto menyebut Indonesia bisa mencapai kemandirian pangan secara bertahap dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. Hal ini bisa terjadi apabila proses untuk menuju kemandirian pangan dilakukan secara sungguh-sungguh, tepat, dan benar.

"Kenapa lama? Karena hampir semua komoditas pangan saat ini harus impor. Tetapi, kalau beras dan jagung dalam 3 tahun bisa mandiri, kedelai sekitar 7 tahun ke depan, daging ruminansia minimal 10 tahun ke depan," jelasnya.

Lebih lanjut, dalam Debat Cawapres Minggu malam kemarin, Sutarto sebetulnya berharap para cawapres dapat mendiskusikan isu terkait pangan secara lebih komprehensif dan lebih strategis dalam mengimplementasikannya. Namun, menurutnya masih banyak yang bersifat normatif.

"Memang betul level wapres lebih makro," pungkasnya.