Daerah Ini Surga Hilirisasi Nikel, Tapi Banyak Warga Miskin, Kok Bisa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Dampak ekonomi terhadap kebijakan hilirisasi sumber daya alam (SDA) yang gencar dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, menjadi isu sentral yang digiring calon wakil presiden nomor urut 01 Muhaimin Iskandar dalam debat cawapres 2024 semalam di Jakarta Convention Center, Minggu (21/1).

Dia menganggap kebijakan hilirisasi sumber daya alam di daerah pusat produksinya malah tidak membuat masyarakat di sekitarnya makmur. Ia mencontohkannya dengan kondisi di Sulawesi Tengah yang mempunyai pertumbuhan ekonomi dua digit, namun tingkat kemiskinannya juga masih dua digit.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), pada kuartal III-2023 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah memang mencapai 13,06 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Sedangkan Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 12,41%, naik 0,11% pon dari September 2022, dan naik 0,08% poin dari Maret 2022.

"Sulawesi Tengah pertumbuhan ekonominya sampai sekarang bisa 13%, tinggi sekali, tapi rakyatnya tetap miskin dan tidak bisa menikmati," kata pria yang akrab disapa Cak Imin itu, dikutip Senin (22/1/2023).

Baca: Gibran Sebut Ada Kebohongan Publik Dilemparkan Timses Anies

Tingginya tingkat kemiskinan di daerah sentra produksi komoditas hasil hilirisasi seperti nikel itu juga sebetulnya telah mendapat sorotan dari Presiden Joko Widodo. Misalnya, saat ia melihat tingkat kemiskinan di Maluku Utara masih tinggi di level 6,46% pada Maret 2023 atau naik dari 6,23% pada Maret 2022, pada saat kondisi pertumbuhan ekonominya tembus 25,13% pada kuartal III-2023.

"Jangan sampai ada terus yang menulis bahwa kemiskinan di Maluku Utara masih ada. Ya, itu tugas Pemprov kab/kota yang diselesaikan lewat APBD, karena APBD juga mendapatkan manfaat dari adanya perusahaan yang ada di sana," tutur Jokowi dalam Pengukuhan Pengurus Apindo, di Jakarta, Senin (31/7/2023).

Jokowi menganggap, Pemda bisa meminta perusahaan untuk memanfaatkan UMKM di sekitar untuk pemasok bahan makanan, makanan jadi maupun kebutuhan lainnya. Dengan begitu, warga sekitar industri pengolahan nikel bisa turut menikmat kue ekonomi dari kebijakan hilirisasi.

"Saya selalu sampaikan ke Pemda untuk meminta kepada perusahaan itu misalnya kateringnya dikerjakan UMKM daerah, suplai sayur telur daging diberikan kepada pengusaha kecil daerah ini akan menumbuhkan ekonomi kecil dimana ada hilirisasi itu," ujar Jokowi.

Baca: Ramai-Ramai Media Asing Sorot Prabowo Lagi, Ada Apa?

Meski dampak terhadap masyarakat sekitarnya masih minim, namun kebijakan hilirisasi nikel memberi sumbangsih cukup besar bagi kinerja ekspor Indonesia secara keseluruhan, berdasarkan catatan tim riset CNBC Indonesia.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor fero nikel Indonesia melonjak dari US$ 373,6 juta (Rp 5,83 triliun) pada 2010 menjadi US$ 15,29 miliar pada 2023 atau sekitar Rp 238,68 triliun. Kurs yang dipakai adalah US$1 =Rp 15.610.

Ekspor nikel dan barang dari padanya juga melesat dari US$ 1,44 miliar (Rp 7,4 triliun) pada 2010 menjadi US$ 6,82 miliar pada 2023 (Rp 106,5 triliun).

Selain ekspor, hilirisasi nikel juga mendatangkan penerimaan dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa royalty. Data Kementerian ESDM mencatat penerimaan PNBP dari sektor minerba menebus Rp 172, 96 triliun.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Panas! Cak Imin Balas Sindiran Gibran: Anda Cuma Ngulang