Sederet Jurus AMIN Berantas Korupsi: Revisi UU KPK, Miskinkan Koruptor

Jakarta, CNBC Indonesia - Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, membeberkan sederet strategi memberantas korupsi apabila terpilih sebagai pemenang dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029.

Baca: Detik-detik Anies Berjabat Tangan (Lagi) dengan Prabowo

Semua itu mengemuka dalam acara Penguatan Antikorupsi Bagi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden periode 2024-2029 di Gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu (17/1/2024).

Mengawali paparannya, Anies menjelaskan, komitmen untuk memberantas korupsi harus dimulai dari pucuk pimpinan tertinggi negara. Anies lantas menyinggung sejumlah sosok berintegritas yang pernah mewarnai perjalanan bangsa antara lain proklamator Muhammad Hatta hingga Hakim Agung Artidjo Alkostar.

"(Mereka) adalah contoh pribadi-pribadi yang berintegritas yang saya rasa harus kita kembalikan lagi di republik ini. Ini (korupsi) persoalan yang amat serius, yang tidak boleh kita anggap enteng dan sederhana," ujarnya.

Anies kemudian menyinggung penurunan berbagai indeks terkait korupsi, termasuk Corruption Perception Index (CPI). Menurut dia, ada problem yang amat serius di dalam kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi.

Anies menyinggung hasil survei CSIS terhadap lembaga-lembaga pemerintahan yang dirilis beberapa waktu lalu. Hasilnya, lembaga pemerintahan paling rendah adalah DPR.

"Dan di atas DPR adalah KPK. Justru KPK bukan lembaga yang paling dipercaya tapi termasuk lembaga yang paling rendah kepercayaannya," kata Anies.

Oleh karena itu, mantan gubernur DKI Jakarta itu berkomitmen untuk bisa melaksanakan beberapa hal.

Pertama, mengembalikan kepercayaan publik kepada KPK. Anies berjanji akan mengembalikan KPK menjadi institusi yang memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menindak seluruh tindakan pelanggaran korupsi.

Terdapat tiga aspek dalam konteks tersebut. Aspek pertama berkaitan dengan UU KPK.

"Kita ingin mengembalikan agar KPK berwibawa lagi secara legal seperti dulu. Dan ini artinya merevisi UU KPK. Kami ingin agar revisi ini akan bisa mengembalikan KPK kepada posisi yang kuat," ujar Anies.

Kedua, standar etika yang tinggi di tubuh KPK. Anies teringat era di mana pegawai hingga pimpinan KPK yang datang ke sebuah tempat, tidak mau ikut makan atau mengikuti kegiatan-kegiatan di luar KPK.

"Standar yang tinggi itu harus dikembalikan di KPK. Sehingga bukan saja UU-nya memberikan kekuatan dan kemandirian, tapi juga pimpinan maupun seluruh staf bekerja dengan kode etik yang amat tinggi," kata Anies.

Foto: Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, dalam acara Penguatan Antikorupsi Bagi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden periode 2024-2029 di Gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu (17/1/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Ketiga, menurut eks rektor Universitas Paramadina itu, adalah rekrutmen. Anies berkeinginan agar rekrutmen di KPK diperbaiki sama-sama.

"Seperti tadi disampaikan yang diusulkan presiden di tingkat pimpinan maupun rekrutmen staf. Bukan sekadar mencari pekerjaan, tetapi menjadi tempat untuk memberantas korupsi," ujar Anies.

Yang kedua, lanjut dia, optimalisasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Anies setuju jika ada penyelenggara negara pemerintah yang tidak melaporkan LHKPN, maka yang bersangkutan bisa dilakukan demosi, reposisi atau sanksi yang lain.

Ketiga, Anies melihat perlunya penuntasan RUU Perampasan Aset. Sebab, menurut dia, koruptor harus dimiskinkan.

"Tidak ada pilihan lain. Ini adalah hukuman yang harus diberikan," kata Anies.

Keempat, Anies ingin mendorong konsep illicit enrichment dan trading in influence sesuai dengan UNCAC. Harapannya nanti akan menjadi arus utama dalam pemberantasan korupsi.

Lalu yang tidak kalah penting, lanjut alumni Universitas Gadjah Mada itu, adalah mendorong pengesahan RUU Pendanaan Politik. Sebab, salah satu problem utama justru karena proses politik, baik itu kegiatan parpol maupun kegiatan kampanye.

"Tidak memberikan ruang yang cukup bagi negara dan publik menjadi salah satu sumber korupsi yang terjadi di negeri ini," ujar Anies.

Kelima, Anies berencana untuk memberikan hadiah yang layak bagi pemburu koruptor. Sehingga yang memburu koruptor bukan hanya aparat hukum dari KPK, Polri, dan Kejaksaan, tapi semua pihak yang ikut memburu mendapatkan reward yang setara.

"Ini adalah komitmen kami terkait dengan pemberantasan korupsi," kata Anies.

Kemudian terkait sektor-sektor utama, dia mengatakan, pemberantasan korupsi harus diselesaikan di semua sektor. Tapi kami melihat ada beberapa sektor yang harus diutamakan.

Pertama, adalah aspek pendapatan negara. Anies melihat penting sekali dilakukan tindakan yang serius terhadap sektor pajak, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Kedua, sektor sumber daya alam khususnya dan sumber daya laut. Ketiga, sektor pangan karena korupsi di sektor itu berdampak besar kepada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Kemudian sektor layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Menurut Anies, ketiga sektor itu memiliki efek yang besar pada kualitas pendidikan, kualitas pelayanan kesehatan, bahkan kualitas perekonomian karena infrastruktur yang terganggu oleh praktik-praktik korupsi.

Berikutnya adalah bisnis ilegal, judi, narkoba, dan lain-lain.

"Inilah sektor-sektor utama yang menurut hemat kami perlu menjadi perhatian di dalam pemberantasan korupsi," ujar Anies.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Tiga Mantan Pimpinan KPK Dukung Anies-Cak Imin