Bisnis Properti 'Tumbang' Jelang Pemilu? Begini Penjelasannya

Jakarta, CNBC Indonesia - Sektor properti apakah terdampak signifikan dari hajatan Pemilu 2024?

Secara historis, pasar real estat cenderung melambat menjelang Pemilu, biasanya dimulai sekitar sepuluh bulan sebelum pemilu. Perlambatan ini ditandai dengan penurunan transaksi, khususnya pada sektor properti komersial.

"Namun, meskipun pasar sedang melambat, harga-harga secara umum tidak mengalami penurunan menjelang Pemilu. Harga properti dan tarif sewa dapat mengalami koreksi karena faktor internal masing-masing sektor properti, seperti situasi kelebihan pasokan. Biasanya, setelah pemilu selesai, pasar properti kembali aktif," kata Senior Associate Director Colliers Ferry Salanto kepada CNBC Indonesia, Rabu (17/1/2024).

Saat ini, kondisi penyerapan properti yang lesu, khususnya di sektor residensial dan perkantoran komersial, tentunya akan berdampak pada likuiditas pengembang dan kemampuan pembiayaan mereka. Mengingat situasi ini, banyak pengembang membatasi peluncuran proyek baru dan hanya berkonsentrasi pada penjualan inventaris yang ada.

Secara keseluruhan, gejolak politik yang terjadi tidak memberikan pengaruh besar terhadap sektor perkantoran. Keputusan perusahaan untuk memperbarui sewa, merelokasi, atau memperluas ruang kantor tidak terlalu bergantung pada situasi politik saat ini. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa perusahaan menjadikan tahun politik sebagai tolak ukur dalam memutuskan pindah atau melakukan ekspansi, mengingat besarnya belanja modal.

"Bahkan jika penyewa memilih untuk pindah, hal ini sering kali disebabkan oleh arahan dari kantor pusat mereka, seperti persyaratan untuk pindah ke gedung ramah lingkungan yang bersertifikat atau karena mereka telah menempati gedung tersebut untuk jangka waktu yang lama," ujar Ferry.

Bagi pemilik atau pengembang, perhatian utama terletak pada menjaga stabilitas peraturan, khususnya mengenai proyek konstruksi yang sedang berjalan. Kecenderungannya adalah menerapkan pendekatan 'tunggu dan lihat', memastikan kemajuan yang lancar dan mengambil keputusan hanya ketika hasil pemilu sudah ada kepastian.

"Berdasarkan pengamatan, dari Q4 2023 hingga Februari 2024, diperkirakan tidak ada perubahan signifikan di pasar perkantoran. Kondisi kelebihan pasokan akan terus berlanjut, dengan tingkat okupansi menunjukkan perbaikan namun tidak terlalu signifikan. Oleh karena itu, kondisi pasar terus berpihak pada penyewa, sehingga pemilik bangunan harus bersikap fleksibel dan akomodatif terhadap mereka," ujarnya.

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Geger Dokumen Skandal Kriminal Trump Dirilis ke Publik, Ini Isinya