Prabowo Mau Ceraikan Pajak-Cukai dari Kemenkeu Pakai Cara Ini
Jakarta, CNBC Indonesia - Pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menargetkan akan membentuk Badan Penerimaan Negara di 100 hari kerja pertamanya apabila terpilih menjadi Presiden. Pembentukan badan tersebut akan dilakukan lewat mekanisme Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
"Kita punya political will terkait Badan Penerimaan Negara yang akan dibentuk melalui Perppu. Karena ini sudah harus kita selesaikan. Karena sudah pernah ada RUU-nya, maka itu kita ingin segera dibentuk sesegera mungkin dalam 100 hari pertama Pak Prabowo memimpin negara ini," kata Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Erwin Aksa dalam program Your Money Your Vote 'Aneka Janji Manis Capres-Cawapres, Dari Mana Duitnya?' di CNBC Indonesia, Rabu (27/12/2023).
Pembentukan Badan Penerimaan Negara memang menjadi salah satu program kerja dari pasangan Prabowo-Gibran. Rencana peleburan Direktorat Jenderal Pajak, serta Bea dan Cukai ini masuk dalam salah satu visi-misi pasangan ini.
Cawapres Gibran juga menyinggung masalah pembentukan badan ini pada sesi debat. Dia mengatakan badan ini harus dibentuk untuk meningkatkan penerimaan negara guna membiayai kebutuhan pembangunan yang besar. Gibran menjelaskan bahwa Badan Penerimaan Negara ini akan langsung di bawah komando presiden, sehingga koordinasi dengan kementerian lainnya akan bisa lebih luwes.
Erwin Aksa menyebutkan Badan Penerimaan Negara ini memang ditargetkan cepat selesai karena program-program andalan Prabowo-Gibran membutuhkan dana. Salah satu program andalan itu adalah pemberian makan siang dan susu gratis kepada siswa. Dia meyakini pelaksanaan program ini akan menimbulkan efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya masyarakat menengah ke bawah.
"Makan siang gratis yang akan menikmati adalah pelaku usaha kecil, katering, dan ibu rumah tangga yang akan mensuplai sekolah di sekitarnya," kata dia.
Selain itu, Erwin mengatakan program ini juga akan mendorong industri peternakan ayam dan sapi milik masyarakat. Sebab, makan siang gratis membutuhkan suplai telur dan susu dari peternak lokal dalam jumlah yang besar.
Menurut Erwin, berkembangnya industri kuliner dan peternakan itu pada akhirnya juga akan menumbuhkan sektor perpajakan di Indonesia. Menurut dia, dengan banyaknya permintaan kebutuhan untuk program ini, maka industri yang tadinya kecil bisa berkembang. Dengan demikian, usaha yang tadinya masuk kategori sektor informal, menjadi sektor formal yang teregistrasi dalam sistem perpajakan.
"Kami harap terjadi perpindahan sektor informal ke sektor formal, kami harap usaha kecil yang belum melaporkan pajaknya, belum memiliki NPWP, bisa memiliki NPWP," ungkap Erwin.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bangun BPN Butuh Waktu 4 Tahun, Prabowo & Anies Sanggup?
