
Ganjar-Mahfud Usung 21 Program Unggulan, Butuh Dana Rp2.500 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengusung 21 program unggulan dalam Pemilihan Presiden 2024. Pelaksanaan program unggulan itu diperkirakan membutuhkan dana Rp 2.500 triliun untuk 5 tahun atau tepatnya Rp 500 triliun per tahun.
"Kami meluncurkan 21 program unggulan, sudah disebutkan anggaran yang dibutuhkan adalah Rp 2.500 triliun selama 5 tahun," kata Sekretaris Eksekutif Tim Pemenangan Nasional (TPN), Heru Dewanto dalam program Your Money Your Vote 'Aneka Janji Manis Capres-Cawapres, Dari Mana Duitnya?' di CNBC Indonesia, Rabu (27/12/2023).
Heru menjelaskan beberapa program unggulan itu di antaranya Bansos Pasti. Bansos Pasti ini, kata dia, adalah bansos yang pasti dilanjutkan, ditambahkan dan pasti tepat sasaran. "Tepat sasaran ini penting karena banyak bansos yang sekarang ini tumpang tindih, harusnya dapat kesehatan, dapatnya bansos PKH (Program Keluarga Harapan) atau pendidikan dan sebagainya," kata dia.
Heru melanjutkan untuk memastikan bansos tepat sasaran, Ganjar-Mahfud memiliki program KTP Sakti. Dia mengatakan KTP Sakti ini akan menyatukan seluruh data perlindungan sosial, sehingga masyarakat tak perlu lagi memiliki banyak kartu.
"Ada yang bilang orang miskin sekarang dompetnya tebal karena kartunya banyak. Sekarang kita bikin dompetnya tipis tapi kartunya satu. Dengan satu kartu itu dia mencakup semua fasilitas bansos yang bisa diberikan kepada satu orang. Kuncinya adalah data yang akurat sehingga bisa dipakai semuanya," kata dia.
Program unggulan selanjutnya, kata Heru, adalah '1 keluarga miskin, 1 sarjana'. Dia mengatakan Ganjar-Mahfud percaya bahwa salah satu cara mengangkat masyarakat dari jebakan kemiskinan adalah pendidikan. "Kalau kita bisa angkat salah satu saja jadi sarjana, dia akan bisa membawa keluarga ini dari jebakan kemiskinan," sambungnya.
Heru mengatakan untuk memperoleh anggaran guna menjalankan 21 program tersebut, Ganjar-Mahfud memiliki strategi utama, yakni kepastian hukum dan penegakan hukum. Dia mengatakan dengan adanya kedua hal itu maka kebocoran APBN karena korupsi bisa dihilangkan.
Dengan demikian, penggunaan APBN akan bisa lebih efisien dan tepat sasaran. Heru mengatakan kepastian dan penegakan hukum ini juga sangat diperlukan untuk menarik minat investor menanamkan modalnya di Indonesia. Dia mengatakan saat ini banyak investor luar negeri yang ingin masuk Indonesia, namun ragu mengenai adanya kepastian hukum di negara ini.
"Banyak sekali uang swasta yang siap masuk ke Indonesia, mereka menunggu kepastian dan keyakinan untuk bisa masuk ke sini," ujarnya.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pidato Lengkap Mahfud MD Usai Ditunjuk Jadi Cawapres Ganjar