Bank Dunia Blak-blakan Ancaman Krisis Utang, Begini Posisi RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Dunia merilis International Debt 2023 sekaligus menjadi peringatan bagi negara-negara berkembang yang terancam jatuh ke dalam krisis utang.

Dalam laporan tersebut, Bank Dunia mengkhawatirkan nasib negara-negara tersebut yang tengah dibebani utang di tengah kondisi ekonomi yang tak stabil.

Bank Dunia mengungkapkan sepanjang 2022, negara-negara berpendapatan rendan dan menengah mengeluarkan dana hingga US$443,5 miliar untuk membayar utang. Kondisi ini pun memaksa pemerintah untuk mengalihkan anggaran dari sektor kesehatan, pendidikan, hingga kebutuhan penting lainnya.

Biaya utang atas utang publik dan utang yang dijamin publik pun diproyeksikan akan meningkat 10% untuk semua negara berkembang selama periode 2023-2024 dan hampir 40% untuk negara-negara berpendapatan rendah.

"Negara-negara yang memenuhi syarat untuk meminjam dari IDA [International Development Association] kemungkinan besar akan menghadapi kesulitan tahun-tahun mendatang: pembayaran bunga atas total utang luar negeri mereka telah meningkat empat kali lipat sejak 2012, mencapai angka tertinggi sepanjang masa sebesar US$23,6 miliar," tutur Indermit S. Gill, Kepala Ekonom dan Wakil Presiden Senior Bank Dunia, dikutip Rabu (20/12/2023).

Celakanya, lanjut laporan tersebut, pembayaran bunga itu memakan bagian yang makin besar dari pendapatan ekspor, sehingga beberapa negara hanya 'sejengkal' lagi dari krisis utang.

Dalam tiga tahun terakhir, jumlah gagal bayar dari negara-negara berkembang telah melonjak ke angka 18 negara, melampaui total negara dari dua dekade sebelumnya.

Untuk negara-negara termiskin, masalah utang ini telah hampir melumpuhkan perekonomian negeri.

Saat ini, sekitar 60% dari negara-negara yang memenuhi syarat pinjaman IDA dinilai mempunyai risiko tinggi atau berada dalam tekanan utang atau sudah ada dalam kesulitan utang.

Adapun ancaman krisis utang ini juga kian diperparah oleh tingkat suku bunga tinggi yang masih menghantam dunia.

"Tingkat utang yang sangat tinggi dan suku bunga yang tinggi telah menempatkan banyak negara di jalur menuju krisis," tulis laporan itu.

Tak hanya suku bunga, penguatan dolar AS menambah kesulitan negara-negara berkembang dan berpendapatan menengah ke bawah, membuat mereka kesulitan melakukan pembayaran. Dalam situasi seperti ini, kenaikan suku bunga lebih lanjut atau penurunan tajam pendapatan ekspor dapat membuat berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan.

"Setiap triwulan di mana suku bunga tetap tinggi mengakibatkan semakin banyak negara berkembang yang tertekan dan menghadapi pilihan yang sulit untuk melunasi utang publiknya atau berinvestasi pada bidang kesehatan masyarakat, pendidikan, dan infrastruktur."

"Situasi ini memerlukan tindakan yang cepat dan terkoordinasi dari pemerintah debitur, swasta dan negara-negara berkembang."

Ketika biaya pembayaran utang meningkat, pilihan pembiayaan baru bagi negara-negara berkembang pun berkurang. Pada 2022, komitmen pinjaman eksternal baru kepada entitas publik dan entitas yang dijamin publik di negara-negara tersebut turun sebesar 23% menjadi US$ 371 miliar tingkat terendah dalam satu dekade.

Kreditor swasta sebagian besar abstain dari negara-negara berkembang, menerima pembayaran pokok sebesar US$ 185 miliar lebih banyak daripada yang mereka berikan dalam bentuk pinjaman. Hal ini menandai pertama kalinya sejak 2015 kreditor swasta menerima lebih banyak dana daripada yang mereka masukkan ke negara-negara berkembang.

Obligasi baru yang diterbitkan oleh semua negara berkembang di pasar internasional turun lebih dari setengahnya pada 2021 hingga 2022, dan penerbitan surat utang negara-negara berpendapatan rendah turun lebih dari tiga perempatnya.

"Ketika pembiayaan dari kreditor swasta semakin berkurang, Bank Dunia dan bank pembangunan multilateral lainnya turun tangan untuk membantu menutup kesenjangan tersebut," tambah laporan itu.

"Kreditor multilateral memberikan US$ 115 miliar pembiayaan baru berbiaya rendah untuk negara-negara berkembang pada tahun 2022, hampir setengahnya berasal dari Bank Dunia."

Posisi RI

Bank Dunia secara umum menyebutkan krisis utang tersebut mengancam negara-negara berkembang, yang mencakup negara berpendapatan rendah dan menengah. Namun, meskipun Indonesia berada dalam kelompok negara berpendapatan menengah, profil utang RI masih relatif aman.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan posisi utang Indonesia hingga akhir November 2023 sebesar Rp8.041,01 triliun. Naik tipis dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar Rp7.950,52 triliun.

"Jumlah utang Pemerintah pada periode ini mencapai Rp8.041,01 triliun dengan rasio utang terhadap PDB 38,11%," tulis Kemenkeu dalam buku APBN Kita.

Pemerintah memastikan rasio ini masih jauh dari ketetapan UU Nomor 1 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan rasio utang pemerintah adalah maksimal 60% dari PDB.

Selain itu, rasio ini juga masih di bawah target yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah periode 2023-2026 di kisaran 40%.

Pada rinciannya, utang terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp7.124,9 triliun meliputi domestik Rp5.725,25 triliun sebagai porsi terbesar dan sisanya adalah valuta asing (valas) Rp1.372,7 triliun. Selain SBN, ada pinjaman Rp916,03 triliun dengan porsi terbesar dari luar negeri Rp886 triliun.

"Pengelolaan utang pemerintah melalui penerbitan SBN mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik, inklusi keuangan, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat dari savings society menjadi investment society."

"Pemerintah terus berupaya mewujudkan pasar SBN domestik yang dalam, aktif, dan likuid. Salah satu strateginya adalah melalui pengembangan berbagai instrumen SBN, termasuk pula pengembangan SBN tematik berbasis lingkungan."

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Utang Kawasan Asia Bikin Shock, Tapi Bank Dunia Puji RI