5 Topik Debat Panas Anies Vs Prabowo Vs Ganjar di Kantor KPU

Jakarta, CNBC Indonesia - Debat perdana calon presiden peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 telah digelar di halaman kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023) malam. Terdapat sejumlah momen di mana para kandidat saling 'serang' dalam isu-isu tertentu.

Mulai dari demokrasi di mana terdapat pemerintah dan oposisi hingga putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang diputuskan beberapa waktu lalu. Berikut adalah rangkumannya:

Baca: Hasil Survei Terbaru Pilpres 2024: Anies Vs Prabowo Vs Ganjar

Anies: Pak Prabowo tidak Tahan Menjadi Oposisi
Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengomentari keputusan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut Anies, hal tersebut membuktikan Prabowo tidak tahan menjadi bagian oposisi.

Dalam paparannya, dia mengatakan, dalam sebuah proses demokrasi, ada pemerintah dan ada oposisi. "Dua-duanya sama terhormat dan ketika proses pengambilan keputusan dilakukan, bila ada oposisi, maka ada selalu pandangan, perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat," kata Anies.

Sayangnya, menurut Anies, tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. "Seperti disampaikan Pak Prabowo, Pak Prabowo tidak tahan untuk jadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha," ujarnya.

"Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kehormatan untuk menjalankan kadaulatan rakyat," lanjutnya.

Prabowo ke Anies: Jokowi Diktator, Anda tidak Mungkin Jadi Gubernur
Cara Prabowo menanggapi pendapat Anies soal demokrasi membuat heboh suasana debat. Hal itu berawal ketika Anies menuturkan bahwa rakyat tidak percaya dengan demokrasi Indonesia saat ini.

Alasannya adalah tidak ada kebebasan berbicara hingga kurangnya oposisi. Apa jawaban Prabowo?

"Mas Anies, Mas Anies," ujar Prabowo yang disambut riuh oleh penonton di halaman kantor KPU, Selasa (12/12/2023).

"Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih menjadi Gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang usung bapak," jelas Prabowo.

Menurut dia, kalau bukan karena demokrasi, tidak mungkin Anies menjadi Gubernur.

"Kalau Jokowi diktator anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi Mas Anies. Anda ke rumah saya, anda oposisi, anda terpilih," paparnya.

Anies Singgung Prabowo Diuntungkan Putusan MK
Anies berdebat dengan Prabowo perihal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang diputuskan beberapa waktu lalu.

Putusan MK itu lantas dinilai telah diwarnai pelanggaran etika berat oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Namun, menurut Anies, Prabowo tetap mendaftar bersama Gibran Rakabuming Raka pada 13 November 2023.

Anies bertanya perasaan Prabowo ketika ada permasalahan etika dalam putusan itu. Merespons hal itu, Prabowo mengatakan, ada beberapa perspektif dalam permasalahan itu.

"Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika, sudah diambil tindakan dan keputusan waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang kemudian sudah ada tindakan," ujarnya.

Namun demikian, menurut Prabowo, itupun masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memprosesnya. "Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat diubah ya saya laksanakan. Dan kita ini bukan anak kecil Mas Anies, anda juga paham ya. Sudahlah ya," katanya.

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan, apabila rakyat tidak suka Prabowo-Gibran, tidak usah dipilih dalam pemilu nanti. Prabowo mengaku tidak takut jika tidak punya jabatan.

"Mas Anies, saya tidak punya apa-apa, saya sudah siap mati untuk negara ini," ujar Prabowo.

Menanggapi jawaban Prabowo, Anies menilai fenomena orang dalam (ordal) menyebalkan. Ada fenomena itu di seluruh Indonesia sehingga membuat meritokrasi tidak berjalan karena etika luntur.

Namun demikian, Anies tidak menjabarkan ordal yang dimaksud dalam konteks putusan MK.

Foto: Para kandidat capres dan cawapres di halaman kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023). (AP/Tatan Syuflana)

Prabowo Sindir Anies Soal Polusi: Susah Kalau Salahkan Angin
Prabowo beradu argumen dengan Anies terkait polusi di Jakarta. Mulanya, Prabowo menanyakan kepemimpinan Anies selama lima tahun di Jakarta dengan anggaran mencapai Rp 80 triliun. Namun, Prabowo menilai Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi.

"Pak Prabowo terima kasih atas pertanyaan yang bagus tetapi kurang akurat," ujar Anies menanggapi.

Anies mencontohkan suatu daerah tidak ada Covid-19, lantaran tidak ada alat tes. Menanggapi hal itu, prabowo menekankan kalau dirinya bertanya soal polusi, bukan soal Covid-19. "Saya tidak tanya Covid, saya tanya polusi," kata Prabowo.

Anies lantas melanjutkan penjelasannya kalau pemerintah provinsi ketika itu memasang alat pemantau polusi udara. Jika masalah polusi bersumber dari dalam Jakarta, maka konsisten akan selalu kotor.

"Tapi apa yang terjadi? Ada hari di mana kita bersih, ada hari di mana kita kotor. Ada masa Minggu pagi Jagakarsa sangat kotor, apa yang terjadi? Polusi udara tidak punya KTP, angin tidak punya KTP. Angin itu bergerak dari sana ke sini," ujar Anies.

"Ketika polutan PLTU mengalir ke Jakarta, maka Jakarta ada indikator polusi udara. Ketika angin bergerak ke Lampung, ke Sumatra, ke Laut Jawa, di sana tidak ada monitor, maka Jakarta pada saat itu bersih. Kalau problem dalam kota saja, maka konsisten tiap waktu kita punya masalah, konsisten tiap waktu ya kita punya masalah polusi," lanjutnya.

Oleh karena itu, Anies membeberkan langkah-langkah yang dilakukan, yaitu pengendalian emisi, elektrifikasi kendaraan umum, dan konversi kendaraan umum. Anies mengeklaim jika dulu yang naik kendaraan umum hanya 350 ribu orang per hari, kemudian meningkat menjadi 1 juta orang per hari.

Menanggapi jawaban Anies, Prabowo mengatakan, "Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana aja. Jadi saya bertanya, dengan anggaran segitu besar langkah-langkah yg bisa dilakukan untuk dengan riil dalam lima tahun mengurangi polusi juga di mana rakyat Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit pernapasan."

"Jadi saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan, dan sebagainya ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalo begitu Terima kasih," lanjut Prabowo.

Anies lantas menyindir Prabowo dengan mengatakan ada perbedaan jika berbicara dengan data dan tidak.

"Inilah bedanya yang berbicara pakai data dan berbicara pakai fiksi, Saya pakai data," kata Anies.

Menurut Anies, jika sumber polutan hanya dari dalam kota, maka dengan jumlah motor dan mobil yang sama, ada hari di mana polusi sangat tinggi dan ada hari di mana polusi sangat rendah. Anies pun berjanji akan menyerahkan gambar satelit terkait hal itu kepada Prabowo.

"Inilah mengapa kita mengambil langkah pakai data dan gunakan saintis untuk terlibat. Kalau tidak pakai itu, maka tidak ada langkah yang benar," ujar Anies.
Anies lantas berjanji pengendalian polusi di Jakarta yang sudah berhasil, akan diteruskan di luar Jakarta jika dirinya terpilih sebagai presiden.

Prabowo tak Jawab Pertanyaan Ganjar Soal Makam 13 Aktivis
Prabowo tidak menjawab pertanyaan Ganjar terkait makam 13 korban penghilangan paksa pada tahun 1998. Momen itu terekam dalam debat perdana capres di halaman kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023) malam.

Mulanya, Ganjar bertanya kepada Prabowo perihal 12 kasus pelanggaran HAM berat. Mulai dari peristiwa 1965 hingga penghilangan paksa 1998.

Pada 2009, menurut Ganjar, DPR sudah memberikan empat rekomendasi kepada presiden. Pertama, membentuk pengadilan HAM Ad Hoc. Kedua, menemukan 13 korban penghilangan paksa. Ketiga, memberikan kompensasi dan pemulihan. Keempat, meratifikasi perjanjian antipenghilangan paksa.

Ganjar bertanya apakah Prabowo akan membuat pengadilan HAM Ad Hoc dan menuntaskan rekomendasi DPR. Kemudian, Ganjar bertanya apakah Prabowo bisa menemukan di mana 13 korban penghilangan paksa itu dikubur agar bisa berziarah?

Menanggapi pertanyaan Ganjar, Prabowo mengatakan, masalah ini sudah ditangani oleh cawapres nomor urut 3 yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. "Ya jadi apa lagi yang mau ditanya kepada saya? Saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya, saya sudah jawab berkali-kali," ujarnya.

Menurut Prabowo, isu itu selalu ditanya jika elektabilitasnya dalam survei meningkat. Prabowo lantas meminta Ganjar bertanya kepada Kapolda Metro Jaya perihal berapa orang yang hilang di Jakarta selama tahun ini.

"Come on Mas Ganjar. Jadi saya tadi katakan, saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak asasi manusia. Nyatanya, orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya, membela saya. Saudara sekalian, jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar menurut saya. Saya kira begitu jawaban saya," katanya.

Menanggapi respons Prabowo, Ganjar menilai Ketua Umum Gerindra itu punya ketegasan yang luar biasa. Akan tetapi, dalam jawaban yang disampaikan, tidak terlihat ketegasan itu.

"Pertanyaan saya sebenarnya cuma satu, apakah kalau bapak menjadi presiden, apakah akan membuat pengadian HAM Ad Hoc? Kedua, apakah bapak bisa menemukan menunjukkan, membantu keluarga agar mereka bisa berziarah?," tanya Ganjar.

"Kedua pertanyaan ini tidak bisa dijawab. Kalau saya bisa meminta, kalau saya jadi presiden, saya akan bereskan ini agar dalam kontestasi pemilu berikutnya, ini tidak akan mncul lagi karena presidennya tegas menuntaskan pekerjaan itu pada eranya," lanjutnya.

Prabowo lantas mempertanyakan argumen Ganjar yang menilainya tidak tegas.

"Saya tegas akan menegakkan HAM. Masalah yang bapak tnyakan agak tendensius. Kenapa 13 orang hilang itu ditanyakan kepada saya? Itu tendensius Pak Ganjar dan wakil bapak yang mengurus selama ini. Jadi kalau memang keputusannya mengadakan pengadilan HAM Ad Hoc ya kita adakan. Nggak ada masalah. Ya namanya usaha. Terima kasih," ujar Prabowo.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Ganjar Hadir Pertama, Para Capres Mulai Tiba di KPU