Tegas, Airlangga Beri Petani Sawit 1 Bulan Beresin Izin Lahan

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberi waktu satu bulan kepada Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Gulat Manurung untuk mendata anggotanya yang sudah terlanjur menanam sawit di lahan yang 'terlanjur' masuk hutan. Airlangga menyebut ada 800 ribu hektare (ha) yang tercatat sebagai lahan keterlanjuran, dan ada sekitar 350 ribu petani yang menanam kelapa sawit di lahan yang terlanjur.

"800 ribu hektare itu tercatat sebagai lahan ketelanjuran. Siapa petani yang menanam sawit di lahan yang terlanjur? Angkat tangan," ujar Airlangga saat membuka Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia APKASINDO di Jakarta, Kamis (7/12/2023).

Terlihat sejumlah petani yang hadir di pertemuan tersebut pun serentak mengangkat tangannya. Bahkan, Ketua Umum APKASINDO Gulat Manurung langsung bangun dari duduknya sembari mengangkat tangan dengan sangat tinggi.

"Termasuk ketua umumnya nih? Waduh. Ini harus dicatat nih pak, karena ini menjadi penting, karena kita akan menyelesaikan keterlanjuran lahan," ucap Airlangga terkejut.

Baca: Seram, Sawit RI Bisa Masuk Daftar Berisiko Tinggi Gegara Ini

Airlangga mengatakan,Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan untuk menyelesaikan isu keterlanjuran lahan ini. Untuk itu, Airlangga meminta kepada para petani sawit untuk melakukan verifikasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan selanjutnya melakukan sertifikasi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Satu, selesaikan verifikasinya di KLHK dulu. Kedua, tentu disertifikatkan di ATR/BPN. Kalau dari segi teknis di ATR/BPN sudah bisa melakukan karena sudah ada e-certificate," ujarnya.

Dengan demikian, Airlangga memberi pekerjaan rumah (PR) kepada Ketum APKASINDO Gulat Manurung untuk memverifikasi 350 petani sawit by name, by address, dan by location yang lahan sawitnya termasuk dalam lahan keterlanjuran

"Karena kalau itu nggak selesai, ini sulit. Nah kalau dua ini sudah selesai, maka saya minta BPDPKS untuk mendorong dengan dana replanting. Setuju?" Ucap Airlangga.

Dan langsung dijawab "setuju" oleh para petani sawit secara serempak.

Kemudian, Airlangga membahas pentingnya replanting pada tumbuhan kelapa sawit. "Replanting ini penting karena sebagian petani rendemen nya masih sekitar 4 ton per hektare. Jadi terlalu rendah," lanjutnya.

Baca: Kemelut Sawit RI-Eropa, Gapki: Sampai Kiamat Tak Akan Selesai

Oleh sebab itu, pemerintah berencana melakukan intervensi. Namun, untuk melakukan intervensi itu pemerintah membutuhkan kejelasan secara hukum.

"Maka KLHK itu sebetulnya bisa memetakan terkait dengan keterlanjuran lahan. Dan tadi saya minta ketua APKASINDO juga untuk siap mencatat anggotanya by name by address yang harus diselesaikan dalam satu bulan," kata Airlangga.

"Karena dalam satu bulan itu saya minta dari BPDPKS untuk bisa membuat replanting program, karena programnya sudah ada, dananya sudah ada, hanya jalannya jalan lambat," tambahnya.

Airlangga menegaskan, APKASINDO bersama KLHK dan ATR/BPN harus segera menyelesaikan persoalan lahan keterlanjuran, utamanya lahan dan/atau petani yang tidak ada perselisihannya.

"Jadi clean and clear, karena ini menjadi penting untuk ekspor sawit ke Eropa. Sertifikasi itu menjadi penting dan traceability (ketertelusuran)," pungkasnya.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jokowi Bebaskan Bea Masuk Impor Beras, Ini Alasannya!