Ganjar-Mahfud Mau Bangun 49 Ribu Puskesmas, Butuh Uang Segini

Jakarta, CNBC Indonesia - Pasangan Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD fokus dalam pembenahan kesehatan lima tahun ke depan. Salah satunya pembangunan dan revitalisasi Puskesmas/Pusat Kesehatan Masyarakat (Pustu), terutama di wilayah 3T dan perbatasan.

"Fasilitas kesehatan menjadi begitu penting, satu desa setidaknya ada satu puskesmas pembantu. Fasilitas kesehatan dengan satu paket, syukur-syukur satu dokter," kata Ganjar dalam sebuah acara, dikutip Selasa (5/12/2023)

Pasangan tersebut akan membangun 49.344 puskesmas kelas C/pustu desa yang akan dibangun sampai dengan 2029, percepatan penerapan telemedicine dan layanan Konsul Keliling, 100% ketersediaan dokter/nakes dan obat esensial di setiap desa, reorganisasi dan redistribusi tenaga kesehatan, serta pendidikan dokter dan nakes terjangkau dan kemandirian farmasi.

Tidak hanya sekadar misi dan program kerja, namun perhitungan perihal anggaran pun perlu dilakukan agar misi dan program tersebut dapat tercapai.

CNBC Indonesia Research telah menghitung untuk pembangunan 49.344 puskesmas kelas C/pustu desa sampai dengan 2029 (biaya pembangunan Rp 8,5 miliar per pustu) maka dibutuhkan anggaran sebesar Rp 83,9 triliun (2,5% dari APBN 2024).

Lebih lanjut, dengan memperkirakan gaji Rp 7,5 juta untuk 74.006 dokter (seluruh puskesmas dan pustu saat ini yang tidak memiliki dokter serta seluruh pustu yang akan dibangun) diperkirakan mencapai Rp 6,6 triliun atau setara dengan 0,2% dari APBN 2024.
Bila dibandingkan dengan anggaran kesehatan 2024 yang tercatat Rp 186,4 triliun maka anggaran gaji untuk dokter di seluruh Indonesia setara 3,54%.

Sebagai catatan, anggaran kesehatan sudah melonjak drastis Rp 92,17 triliun pada 2017 menjadi Rp 255,39 triliun.

Realisasi anggaran kesehatan dalam lima tahun terakhir mencapai Rp 966,38 triliun. Sementara itu, jika melihat perhitungan pembangunan 49.344 puskesmas kelas C/pustu desa sampai dengan 2029 hanya Rp 83,9 triliun,

Kebijakan tersebut diharapkan bisa menyelesaikan persoalan besarnya ketimpangan antara layanan kesehatan di wilayah Indonesia.