15 Orang Masih Dalam Pencarian Akibat Letusan Gunung Marapi

Verda Nano Setiawan, CNBC Indonesia

Senin, 04/12/2023 19:15 WIB

Foto: AFP/ADI PRIMAAbu vulkanik muncrat dari Gunung Marapi saat terjadi letusan terlihat dari Tanah Datar di Sumatera Barat, MInggu (3/12/2023) (ADI PRIMA / AFP)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat sebanyak 15 orang pendaki Gunung Marapi di Sumatera Barat belum diketahui nasibnya. Terutama, pasca meletusnya gunung tersebut pada Minggu (3/12/2023).

Kepala PVMBG Badan Geologi Kementerian ESDM Hendra Gunawan menjelaskan, setidaknya ada 49 orang berhasil dievakuasi dan selamat dari total 75 pendaki. Sementara sebanyak 11 pendaki diketahui meninggal dunia.

"Ini yang perlu dikonfirmasi dari relawan korban itu diduga yang terdampak parah itu pada jarak 1-1,5 km dari kawah dan sisanya 15 orang masih dalam pencarian, 49 orang sudah dievakuasi dan selamat," kata dia dalam Konferensi Pers, Senin (4/12/2023).

Hendra menjelaskan bahwa status Gunung Marapi saat ini berada pada Level II (Waspada). Di samping itu, ia menjelaskan bahwa sifat erupsi di Gunung Marapi cukup sulit untuk dideteksi. Hal itu diperparah dengan peralatan berupa monitoring di gunung tersebut yang kerap dicuri.

"Pernah ada gangguan pada awal tahun 2023 pada Maret pernah dicuri di stasiun yang ada di timur dan sudah dua kali kecurian tahun 2020 dan 2023," kata dia.

Hendra pun mengaku pada 14 Oktober lalu telah memotret kawah Gunung Marapi menggunakan drone. Adapun dari gambar tersebut diketahui Gunung Marapi terlihat aman namun ternyata hal itu berbahaya.

"Secara visual nggak ada apa-apa dan secara kegempaan mungkin hanya ada 1 gempa per bulan tapi dalam sejarah erupsi pasti terjadi. Makanya kita buat rekomendasi 3 km itu berdasarkan statistik adanya erupsi 2-4 tahun hanya tanggal dan bulannya nggak tahu," kata dia.

Selain itu, pihaknya juga selama ini tidak mempunyai wewenang untuk melarang para pendaki mendekati gunung. Pasalnya, yang mempunyai wewenang untuk melarang yakni daerah.

"Dari daerah, wewenang di daerah. Mengenai larangan sudah kami sampaikan ya sifatnya kita berikan saran dan rekomendasi teknis agar menjadi pertimbangan," kata dia.