Sinyal Kuat RI Bakal Perpanjang IUPK Freeport Hingga 2061

Verda Nano Setiawan, CNBC Indonesia
04 December 2023 11:35
Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo meninjau Tambang Grasberg milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika pada Kamis, 1 September 2022. Di Grasberg, Presiden dan Ibu Iriana mengunjungi Museum Bunaken untuk mendapatkan penjelasan tentang sejarah pertambangan PTFI. (Dok: Biro Pers Sekretariat Presiden)
Foto: Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo meninjau Tambang Grasberg milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika pada Kamis, 1 September 2022. Di Grasberg, Presiden dan Ibu Iriana mengunjungi Museum Bunaken untuk mendapatkan penjelasan tentang sejarah pertambangan PTFI. (Dok: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif buka suara perihal kepastian perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI). Khususnya, setelah berakhirnya IUPK pada 2041 mendatang.

Arifin menjelaskan, perpanjangan izin tambang untuk PTFI selama 20 tahun sejak 2041 hingga 2061 mempertimbangkan banyak hal. Pertama yakni adanya potensi mineral yang dapat ditambang, kedua mempertimbangkan tambahan manfaat bagi Pemerintah Indonesia.

Oleh karena itu, saat ini pemerintah tengah melakukan proses revisi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur mengenai pelaksanaan kegiatan usaha di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba).

"Kita lagi proses, ada (revisi) PP. Masih diharmonisasi," kata Arifin kepada wartawan, dikutip Senin (4/12/2023).

Menurut Arifin, asalkan memberikan manfaat yang besar bagi negara, pemerintah akan memproses persetujuan perpanjangan yang diajukan PTFI. Sekalipun, di aturan sebelumnya perpanjangan IUPK sejatinya baru bisa dilakukan paling cepat 5 tahun atau paling lambat 1 tahun sebelum masa berlaku izin usaha berakhir.

"Ya ini kan case-nya untuk Freeport, nanti kita bisa refer ke yang lain kalau memang itu bisa memberi manfaat tambahan buat negara, kan nanti tambahan bikin lagi smelter, kemudian porsi pemerintah tuh lebih besar, dan kewajiban hilirisasi," kata dia.

Sebelumnya, VP Corporate Communication PTFI Katri Krisnawati mengatakan, untuk mendapatkan perpanjangan IUPK PTFI di Papua, PTFI akan mempertimbangkan dan mengkaji pembangunan fasilitas pemurnian dan pemrosesan mineral mentah (smelter) di Fak-Fak, Papua Barat dan menambahkan saham pemerintah sebesar 10%.

"Pembangunan smelter di Papua serta penambahan saham pemerintah 10% merupakan bagian dari perpanjangan IUPK PTFI," ujar Katri kepada CNBC Indonesia, dikutip Jumat (17/11/2023).

Sebagaimana diketahui, dalam kunjungannya ke Amerika Serikat (AS) beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi juga bertemu dengan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai penambahan saham Freeport di Indonesia, hingga perpanjangan izin tambang.

"Saya senang mendengar pembahasan penambahan 10% saham Freeport di Indonesia dan perpanjangan izin tambang selama 20 tahun telah capai tahap akhir," kata Jokowi kepada Richard Adkerson, dalam keterangan, Selasa (14/11/2023).

Presiden Jokowi pun berharap agar hal tersebut dapat diselesaikan pada akhir November tahun ini.

"Selesai di akhir bulan ini," pungkasnya.


(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Mau Nambah Saham di Freeport, Pemerintah Ngaku Lagi Negosiasi

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular