Soal Pangan, Anies Pilih Ini Dibanding Food Estate Jokowi

Jakarta, CNBC Indonesia - Pesta demokrasi akan digelar sebentar lagi. Semua pasangan calon presiden memiliki visi misi masing-masing terhadap hal yang ingin dilakukan jika terpilih nanti.

Dalam hal pangan, capres nomor urut 1 Anies Baswedan akan memilih program contract farming dibandingkan dengan food estate saat kampanye di Pangalengan, Bandung, Jawa Barat.

Anies menyebut, program food estate membuat dana tak diterima rakyat, melainkan ke korporasi. Menurutnya, sentra-sentra pertanian yang saat ini dilakukan dijadikan sebagai mitra, baik BUMN, BUMD, maupun swasta. Dengan demikian produk pertanian langsung bisa diambil oleh masyarakat yang membutuhkan lewat badan-badan usaha itu.

"Kami melihat cara seperti itu agar lebih adil karena mereka yang selama ini berpuluh-puluh tahun memang memproduksi pertanian. Kalau kita melakukan foto estate, maka dana kita itu justru diberikan ke tempat yang baru, ke tempat yang dikelola oleh korporasi," ujarnya mengutip Detik, Sabtu (2/12).

Anies mengungkapkan, padahal dana itu seharusnya bisa diterima langsung oleh rakyat. Jika yang diberikan untuk contract farming, maka yang menerima rakyat yang selama ini bekerja sesuai volume produksi.

"Jadi itulah kenapa kita memilih melakukan contract farming supaya anggaran negara bukan malah dibuat ke tempat yang baru, tapi justru memberikan kepada mereka yang selama ini sudah bekerja untuk produksi pertanian. Di situ letak perbedaannya, ya," tuturnya.

Selain itu, Anies mengatakan jika terpilih nanti, dia akan mengubah kebijakan terkait tata niaga pangan. Pemerintah akan mendorong investasi dilakukan di sektor yang mudah menyerap tenaga kerja.

"Nah, kebijakan-kebijakan itulah yang akan diubah terkait dengan tata niaga pangan, terkait dengan investasi yang di sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja. Investasi kita didorong tinggi tapi di sektor yang tidak menyerap tenaga kerja. Kita mau ubah investasinya didorong di sektor yang menyerap tenaga kerja. Jadi perubahan-perubahan seperti itu karena kalau presiden dan wakil presiden sudah ada periodenya, tapi kebijakannya yang akan diubah," pungkasnya.