Sudah 10 Bulan, Kementerian Ini Baru Cairkan Anggaran 67%!

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan kinerja serapan instansinya hingga 31 Oktober 2023 mencapai Rp 2,153 triliun. Serapan anggaran itu setara dengan 67,17% dari pagu anggaran 2023 untuk Kementerian Desa PDTT Rp 3,2 triliun.

"Total realisasi sampai Oktober 2023 mencapai Rp 2,153 triliun setara dengan 67,17%," kata Abdul Halim dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Selasa (28/11/2023).

Abdul Halim merinci serapan anggaran masing-masing unit di Kementerian Desa PDTT. Serapan anggaran di Inspektorat Jenderal sebanyak Rp 32 miliar atau 77,49%; Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan sebanyak Rp 148 miliar setara 77,73%; Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Rp 164 miliar atau 50,45%.

Selanjutnya, Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal Rp 59 miliar atau 67,01%; Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp 155 miliar atau 62,66%; Badan Pengembangan SDA dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Rp 1,8 triliun miliar atau 71,15%; Sekretariat Jenderal 168 miliar atau 73,35%; dan Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 94 miliar atau setara 61,05%.

"Sehingga total realisasi sampai Oktober 2023 Rp 2,153 triliun setara dengan 67,17% untuk realisasi keuangan sedangkan untuk realisasi fisik setara 73,61%," kata dia.

Abdul Halim optimistis hingga akhir 2023 lembaganya bisa mencapai serapan anggaran hingga angka 98,8%. Dia mengatakan Kemendes telah mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk membangun desa wisata, dan BUMDes.

"Misalnya desa wisata per 27 November 140 lokasi sudah penyaluran dana bantuan tahap 1 70%, dan 106 lokasi sudah penyaluran tahap 2 30%. Sedangkan BUMDes tinggal 405 yang masih dalam proses melengkapi berkas usulan sehingga prognosis kita berani memproyeksikan pada akhir tahun 2023 penyerapan kita sampai 98,89%," kata dia.