Terlihat Mesra, AS-Israel Ternyata Lagi Tegang di Balik Layar

Jakarta, CNBC Indonesia - Secara terbuka, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memberi lampu hijau kepada Israel untuk melanjutkan kampanye militernya di Gaza. Ia juga mendukung klaim Hamas telah menggunakan rumah sakit al-Shifa sebagai markas komando dan kendali.

Pernyataan yang disampaikan Biden pada Rabu (15/11/2023) di San Francisco setelah pertemuan dengan Xi Jinping ini disebut-sebut akan menyenangkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Mengutip analisis The Guardian, Jumat (17/11/2023), pola perilaku AS sejak perang dimulai adalah memberikan dukungan publik di samping perigatan untuk berhati-hati. Namun di balik layar, ketegangan meningkat, dan permasalahan seputar strategi Israel belum terselesaikan.

Petunjuk bahwa Israel berada di bawah tekanan mulai muncul. Para pejabat Barat, termasuk Biden, terus mengajukan pertanyaan mendalam tentang strategi masa depan Israel.

Di San Fransisco, Biden mengatakan modus operandi Israel dalam menggerebek rumah sakit Al-Shifa di Gaza utara menunjukkan Israel telah berubah.

"Ini adalah cerita yang berbeda dari yang saya yakini terjadi sebelumnya, sebuah pemboman tanpa pandang bulu," kata Biden, yang menyiratkan bahwa AS menuntut taktik yang berbeda.

Selain Israel memerlukan lebih banyak waktu untuk melakukan pencarian pasukan Hamas di kompleks rumah sakit Al-Shifa yang sangat luas, AS juga tampaknya tidak senang dengan apa yang mereka dengar mengenai rencana pascaperang Israel.

Dalam sebuah wawancara dengan Financial Times, Presiden Israel Isaac Herzog menegaskan bahwa Israel tidak dapat meninggalkan kekosongan di Gaza dan hal ini memerlukan kehadiran Israel yang sangat kuat.

Saat dia mengatakan hal ini, Biden menegaskan kembali bahwa pendudukan kembali Israel di Gaza akan menjadi kesalahan yang sangat besar.

"Saya telah menjelaskan kepada Israel bahwa menurut saya merupakan kesalahan besar jika mereka menduduki Gaza," kata Biden, seperti dikutip Reuters.

Sementara itu, di New York, utusan AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan perdamaian yang berkelanjutan harus menempatkan "suara dan aspirasi rakyat Palestina sebagai pusat pemerintahan pasca krisis di Gaza". Hal ini membuat Amerika dan Israel terpisah jauh.

Dalam konteks ini, keputusan AS untuk abstain dibandingkan memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan jeda kemanusiaan yang berkepanjangan pada Rabu dapat dianggap sebagai hal yang signifikan. Ini merupakan upaya kelima PBB untuk mencapai posisi bersama.

Pada tanggal 18 Oktober, AS angkat tangan untuk memveto resolusi Brasil yang lebih ambisius dengan alasan bahwa resolusi tersebut tidak mengkritik Hamas, atau menegaskan hak Israel untuk membela diri.

Resolusi terbaru, yang dirancang oleh Malta, juga tidak berisi kritik terhadap Hamas, namun AS jelas merasakan iklim diplomasi dan opini publik telah cukup merugikan Israel dalam sebulan terakhir sehingga tidak disarankan untuk melakukan veto lebih lanjut.

Ini adalah pertama kalinya Dewan Keamanan PBB mempunyai pandangan kolektif mengenai Israel dan Palestina sejak tahun 2016.

Di sisi lain, yang paling mengkhawatirkan bagi Joe Biden, begitu pula rakyat Amerika, adalah jajak pendapat Reuters-Ipsos menunjukkan sebanyak 68% warga Amerika rupanya mendukung gencatan senjata Israel di Gaza.

"Ada banyak ketidakpercayaan di sini dan kecurigaan di antara para pemimpin mereka bahwa ketika kami mendesak mereka untuk menjatuhkan sanksi, negara-negara barat tidak terlalu dirugikan oleh sanksi tersebut, namun mereka justru merasakan dampaknya," kata seorang mantan diplomat senior Inggris.

"Saya khawatir hal ini akan menjadi lebih buruk karena apa yang terjadi di Gaza saat ini di mana mereka percaya kami menunjukkan standar ganda dan memberikan apa yang mereka lihat sebagai dukungan tanpa syarat kepada Israel. Jadi semakin cepat Gaza selesai maka semakin baik, tapi saya akan terkejut jika tidak ada dampak buruk dari hal ini."