UMP di RI Sering Polemik, Intip Sistem UMP di Negara Lain!

Jakarta, CNBC Indonesia - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut proses penetapan upah minimum di Indonesia paling heboh dibandingkan dengan negara lain. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam menilai Indonesia harus melihat negara lain yang penetapan upah minimumnya ditetapkan melalui bipartit, yakni berdasarkan perundingan 2 pihak, pekerja dengan pengusaha.

"Kita harus lihat negara lain yang penetapan UM nya tidak ada yang seheboh di negara kita. Tidak ada negara yang ribut soal upah minimum, mereka bipartit umumnya," ujar Bob kepada CNBC Indonesia, Jumat (17/11/2023).

Bob mengatakan, yang paling penting untuk disepakati bahwa upah minimum merupakan upah terendah dan merupakan jaring pengaman (safety nett). Sementara itu, upah aktual ditetapkan melalui bipartit masing-masing perusahaan dan disesuaikan kondisi masing-masing perusahaan.

Baca: Catat! Jokowi Jamin Upah Tak Turun Meski Ekonomi RI Jeblok

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 Pasal 24, upah minimum diperuntukkan bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan bersangkutan. Sementara pekerja yang sudah memiliki kompetensi seharusnya sudah tidak lagi meributkan UMP.

Selain itu, Bob juga menyebut upah minimum kerap dijadikan alat politik oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan popularitas tanpa memikirkan dampak buruknya bagi dunia usaha dan bahkan para buruh atau pekerja itu sendiri.

"Jadi, marilah kita akhiri kegaduhan yang selalu muncul bersamaan dengan penetapan upah minimum, demi kondusifitas iklim usaha di negara kita," ujar Bob.

"Kasihan itu buruh dan pencari kerja kalau tidak ada investasi baru, pekerjaan baru, pekerjaan yang berkualitas. Setiap tahun lebih dari 3 juta orang pencari kerja masuk pasar kerja, belum lagi 20 juta pengangguran yang ada saat ini," tukasnya.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Buruh Terus Tagih UMP 2024 Naik 15%, Pengusaha Buka Suara