Prabowo Ungkap Fakta Memilukan Soal RI, Berani Baca?

Jakarta, CNBC Indonesia - Calon presiden Prabowo Subianto menyoroti rendahnya rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

Prabowo menyebutkan, rasio penerimaan terhadap PDB Indonesia yang saat ini di kisaran 11,8% bahkan lebih rendah dari capaian Kamboja yang sebesar 18% atau bahkan kini telah menyentung angka 20%.

"Kamboja 18%, sebenarnya data terakhir yang kita terima sudah mendekati 20%. Malaysia di atas kita, Thailand sudah mendekati 20%, Vietnam sudah 20%," kata Prabowo dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang diselenggarakan oleh INDEF dan CNBC Indonesia, dikutip Jumat (10/11/2023).

Prabowo pun sampai sempat mempertanyakan kemampuan masyarakat Indonesia dalam hal mengelola penerimaan negara. Menurutnya, persoalan rendahnya rasio penerimaan negara terhadap PDB itu disebabkan permasalahan manajemen.

Baca: Prabowo Janji 3 Tahun RI Swasembada Pangan, Apa Tantangannya?

"Saya tanya sekarang sebagai putra putri Indonesia, bedanya kita dengan orang Kamboja apa? bedanya kita dengan orang Vietman apa? Apa orang Indonesia lebih bodoh? Lebih enggak becus? saya kira ini adalah masalah manajemen," tegasnya.

Permasalahan manajemen itu, dia anggap terjadi di direktorat yang di bawahi Kementerian Keuangan, yakni Direktorat Jenderal Pajak, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dengan perbaikan di dua lembaga itu, ia mengklaim bisa meningkatkan 8% rasio penerimaan negara terhadap PDB.

"Penerimaan kita perbaiki dengan IT dengan komputerisasi dan sebagainya. Kita bisa hitung 8% dari US$1.500 miliar peningkatannya cukup signifikan, dan dengan itu kita bisa investasi tdk hanya swasembada pangan tapi saya yakin kita jadi lumbung pangan dunia," ucapnya.

Itulah sebabnya ia ingin membentuk lembaga khusus yang mengelola penerimaan negara ketika menjadi pemimpin bangsa pada 2024 mendatang. Dalam visi-misinya ia berencana membentuk Badan Penerimaan Negara.

Baca: Prabowo Janjikan Makan Siang Gratis, Begini Hitungan Biayanya

"Lembaga pajak dipisahkan dari Kemenkeu memang terus terang kita ini sebagai negara perlu berani belajar dari pengalaman orang lain. Di banyak tempat negara maju dipisahkan antara policy making Kemenkeu dan tax collextion dan revenue collection," ungkap Prabowo.

Ia pun mengklaim bahwa gagasannya itu telah didukung dengan tim pakar yang mensimulasikan keberadaan badan tersebut. Prabowo juga mengaku sudah melakukan kajian mendalam terkait dampak positif dari keberadaan badan itu.

"Ini gagasan dan tim pakar yang membantu melakukan simulasi, kajian, studi banding dan kita berharap mana saatnya kita diberi mandat kita bisa segera kerja. Jadi mungkin ada hikmahnya pemilu ada di Februari, pelantikan Oktober, jadi masa pelantikan dan persiapan bisa matang," tegas Prabowo.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Terungkap! Ini Alasan Prabowo Tunda Pisahkan Ditjen Pajak dan Kemenkeu