Prabowo: RI Tak Bisa Teruskan Sistem Neolib, Sudah Tak Laku!

Arrijal Rachman, CNBC Indonesia
Jumat, 10/11/2023 17:45 WIB
Foto: Bakal calon presiden Prabowo Subianto dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang diselenggarakan oleh CNBC Indonesia dan INDEF di Menara Bank Mega, Jakarta, Rabu (8/11/2023). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Jakarta, CNBC Indonesia - Calon presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa selama ini Indonesia terindikasi masih terus menerapkan sistem ekonomi kapitalisme neoliberal, yang membuat kekayaan tanah air tak membuat masyarakat sejahtera, melainkan mengalir ke luar negeri.

"Kita enggak bisa lagi meneruskan kapitalisme neoliberal karena di Barat pun sudah enggak laku, di Barat sudah mengatakan ekonomi neoliberal tidak bisa membawa kesejahteraan masyarakat banyak," ungkapnya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom 2023 yang diselenggarakan oleh INDEF dan CNBC Indonesia, dikutip Jumat (10/11/2023).

Permasalahan inilah yang menurutnya akan dibenahi tat kala menjadi presiden pada 2024 mendatang. Yakni, mengelola sendiri kekayaan Indonesia yang menjadi pemilik cadangan nikel terbesar di dunia, cadangan timah kedua terbesar di dunia, cadangan bauksit terbesar keenam dunia, hingga cadangan tembaga terbesar ketujuh dunia sebagai modal untuk menjadikan Indonesia negara maju pada 2045.


Strategi utama yang akan dia terapkan ialah tidak lagi membuat bangsa Indonesia kesulitan mengelola dan menjaga kekayaan itu untuk kemakmurannya sendiri, serta tak hanya membuat kekayaan itu mengalir ke negara lain saja. Maka, Prabowo memastikan akan mengembalikan model ekonomi Indonesia sesuai rancangan peta jalan ekonomi yang telah didesain para pendiri bangsa dalam pasal 33 UUD 1945.

"Adalah terjadi fenomena kekayaan kita tidak tinggal di Indonesia, terjadi net outflow national wealth, mengalir keluarnya kekayaan nasional, dan menurut saya masalah ini adalah masalah sistemik karena kita enggak setia kepada Undang-undang Dasar sendiri, kepada blue print rancangan bangun yang dibuat pendiri bangsa," tutur Prabowo.

Pasal 33 itu menurutnya adalah rancangan peta jalan ekonomi Indonesia yang sudah lama didesain para pendiri bangsa. Pada ayat 1-nya berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Maka, konsep ekonomi yang digunakan menurutnya jangan meniru asing, yakni memanfaatkan ekonomi kapitalisme neoliberal.

"Kalau di Barat mereka sangat suka dan sangat yakin dengan kapitalisme neoliberal, ya itu budaya mereka. tetapi budaya kita, pendiri-pendiri bangsa kita tidak merancang Indonesia seperti itu, dan kalau kita pelajari sekarang, negara yang ekonominya sangat pesat adalah negara yang punya pasal seperti pasal 33," ujar Prabowo.

Apalagi, dia melanjutkan, dalam arah ekonomi pasal 33 itu, ayat 2 nya menyebutkan pentingnya peran negara dalam mengambil alih atau menguasai pengelolaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dan ayat 3 nya menyatakan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

"Kita boleh berargumen dikuasi negara berapa, tetapi prinsipnya negara harus hadir, negara harus aktif, kalau perlu negara intervensi. Itu adalah ekonomi yang harus kita laksanakan, dan itu yang saya katakan mari kita kembali ke sistem itu," ucap Prabowo.

Model ekonomi pasal 33, yang dia artikan sebagai ekonomi pancasila. Model ekonomi itu ialah menggabungkan model ekonomi kapitalisme dan sosialisme yang menekankan pada ekonomi yang religius dan mewujudkan persatuan nasional, menjunjung tinggi kemanusiaan, berpihak kepada kepentingan nasional bukan kepentingan pribadi dan golongan, ekonomi yang egaliter dan kerakyatan, serta ekonomi yang berkeadilan sosial.

"Enggak bisa ikuti paham ekonomi kapitalisme murni. Kalau kau miskin itu salah kamu, kalau kau lapar terserah bagaimana kau atasi, tidak bisa. Kita masyarakat pancasila harus bertanggung jawab dan ini misi kita. Ekonomi pancasila tidak menghendaki pemerintah hanya menjadi wasit," papar Prabowo.

Menurutnya, ekonomi Pancasila telah dijalankan pemerintahan Presiden Joko Widodo selama ini, di antaranya dengan mendesain program perlindungan sosial yang mencakup masyarakat banyak, khususnya masyarakat miskin, hingga menggelontorkan secara besar-besaran untuk anggaran subsidi.

"Saya paparkan di sini semua program beliau yang sudah jelas ini adalah negara berpihak membela orang miskin, ini membuat safety net untuk menjaga orang yang paling lemah. Puluhan juta orang sudah menerima manfaat daripada ini, kita bisa hitung berapa ratus triliun yang sudah kita alokasikan untuk kesejahteraan rakyat kecil dan orang yang paling lemah," ujar Prabowo.


(haa/haa)
Saksikan video di bawah ini:

Video: Rasio Kepatuhan Orang Bayar Pajak Turun Ke 85,75 %