Wapres Gusar, Orang Miskin RI Cuma Berkurang Sedikit

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Presiden sekaligus Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Ma'ruf Amin menyampaikan kegusarannya mengenai kondisi penduduk miskin di Indonesia. Dia menilai laju penurunan penduduk miskin di Indonesia yang masih berjalan lambat.

Ma'ruf mengatakan berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik per Maret 2023, tingkat penduduk miskin di Indonesia masih 9,36%. Padahal, pemerintah menargetkan pada 2024 tingkat kemiskinan di Indonesia berada di angka 6,5-7,5%.

"Untuk itu perlu pendekatan kebijakan khusus melalui berbagai program di kementerian lembaga dan pemerintah daerah," kata dia dalam Rakornas dan Penyerahan Insentif Fiskal atas Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2023, Kamis (9/11/2023).

Ma'ruf mengatakan juga mendapatkan laporan bahwa pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan masih tertinggal dibandingkan wilayah perkotaan. Karena itu, dia meminta agar pengentasan kemiskinan di desa mendapatkan perhatian serius.

"Artinya perlu perhatian pada intervensi di wilayah pedesaan antara lain melalui optimalisasi implementasi dana desa untuk mempercepat penurunan kemiskinan di pedesaan," kata dia.

Ma'ruf meminta agar dilakukan refocusing anggaran 2024 agar lebih berpihak pada wilayah pedesaan. Dia meminta wilayah desa juga diprioritaskan untuk rumah tangga dalam kategori desil 1 dan 2, serta kantong kemiskinan yang berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

"Lakukan refocusing anggaran 2024 agar lebih berpihak pada wilayah desa, prioritaskan desa dengan jumlah rumah tangga dalam kategori desil 1 dan 2, serta afirmasi pada kantong kemiskinan dan wilayah tertinggal terdepan dan terluar," kata dia.

Di lain sisi, Ma'ruf mengapresiasi tingkat penurunan kemiskinan ekstrem yang berada di angka 1,12% pada Maret 2023. Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem ada di 0% pada 2024. Ma'ruf mengatakan berbagai langkah konkret penghapusan kemiskinan ekstrem sudah dilaksanakan.

Di antaranya penajaman sasaran penerima manfaat melalui pengembangan data, selain itu telah dilakukan konvergensi program dan anggaran dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem antara lain melalui penyesuaian APBN, APBD dan APBDes. "Hasilnya mulai terlihat," kata dia.