Bos Hyundai Tak Cemas Nasib Mobil Listrik Ditinggal Jokowi

Jakarta, CNBC Indonesia - Pabrikan mobil yang kini jor-joran berinvestasi di segmen elektrifikasi seperti Hyundai mengaku tak khawatir dengan bakal berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Chief Operating Officer (CEO) PT Hyundai Motors Indonesia Fransiscus Soerjopranoto tetap yakin kebijakan energi hijau seperti  kendaraan elektrifikasi tetap berjalan di Indonesia meski rezim berganti.

"Kami nggak ada kekhawatiran soal itu (pergantian rezim) karena inisiasi mengenai kendaraan ramah lingkungan ini nggak hanya di Indonesia, tapi datangnya dari luar negeri. Mereka punya inisiatif untuk buat kendaraan yang lebih ramah lingkungan new energi, renewable energi, jadi kita lihat inisiatif itu akan di-support oleh negara seperti Indonesia," katanya saat Official Car Handover Ceremony FIFA U-17 World Cup Indonesia 2023, Selasa (7/11/2023).

Seperti diketahui, pemerintahan Jokowi menjadikan pembangunan ekosistem kendaraan listrik sebagai salah satu proyek yang kerap jadi perhatian utama. Pasalnya, sektor ini juga berkaitan dengan kebijakan unggulan Jokowi, yaitu hilirisasi industri berbasis sumber daya alam. Salah satunya, menargetkan Indonesia sebagai pusat industri baterai mobil listrik, dengan memacu hilirisasi nikel di dalam negeri.

Salah satu kebijakan Jokowi di industri kendaraan listrik adalah dengan menggelontorkan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 1%. Alhasil, harga mobil listrik seperti Hyundai bisa turun hingga Rp 80 juta. Soerjo yakin kini sudah semakin banyak orang yang beralih ke kendaraan listrik.

"Kebutuhan itu yang kita support supaya Indonesia bebas polusi kemudian ketergantungan pada fossil fuel. Kalau ketergantungan fossil fuel tinggi mengakibatkan kekhawatiran ketika bensin naik. ketika harga bensin naik mungkin kita ga ada alternatif, tapi ketika sekarang harga bensin naik jadi biasa-biasa aja, masyarakat Indonesia udah semakin familiar dengan kendaraan Listrik," sebut Soerjo.

Insentif terhadap pembelian kendaraan listrik roda empat dan bus. Ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023 (PMK PPN DTP Kendaraan Listrik).

Dalam aturan tersebut, insentif yang diberikan mobil listrik diberikan lewat bantuan PPN menjadi 1%. Insentif PPN ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2023 mulai pajak April 2023 sampai dengan masa pajak Desember 2023.

Sementara itu, penjualan mobil listrik di Indonesia mencatatkan rekor baru pada bulan September lalu, yakni penjualan tertinggi di 2022 sebanyak 3.781 unit. Naik signifikan hampir empat kali lipat dari bulan sebelumnya di angka 1.021 unit.

Sementara penjualan Hyundai Ioniq 5 tercatat 261 unit pada bulan September 2023.

Hyundai sendiri telah membangun pabriknya di Indonesia, yaitu fasilitas untuk memproduksi mobil listrik Ioniq 5. Baru-baru ini beredar kabar, Hyundai akan menaikkan kapasitas produksinya di Indonesia menjadi 3 kali lipat. Dan disebut-sebut akan menambah lini varian baru mobil listrik yang akan diproduksi di Indonesia.