Jokowi Bawa RI ke Rezim Anti Pencucian Uang di Dunia

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan Indonesia berhasil menjadi anggota tetap Financial Action Task Force (FATF). Hal ini disebut bisa meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia.

FATF adalah organisasi internasional yang fokus kepada upaya global pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

"Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah kabar baik bahwa hasil perundingan di Paris akhir Oktober kemarin, Alhamdulillah Indonesia diterima secara aklamasi sebagai anggota tetap ke-40 Financial Action Task Force," kata Jokowi mengutip siaran Setpres, Senin (6/11/2023).

Keanggotaan Indonesia menjadi FATF penting untuk meningkatkan persepsi positif terhadap persepsi positif terhadap sistem keuangan di Indonesia.

"Akhirnya akan berdampak pada meningkatnya, trust Indonesia di sisi bisnis dan iklim investasi," kata Jokowi.

Selain itu Jokowi juga mengharapkan hal ini bisa menjadi langkah awal menuju tata kelola rezim anti pencucian uang dan pencegahan dana terorisme yang lebih baik.

Sebelumnya diungkapkan untuk menjadi anggota FATF dibutuhkan pengesahan RUU tentang Perampasan Aset.

Namun menurut Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana meski RUU Perampasan Aset belum juga disahkan, Indonesia masih bisa menjadi anggota FATF.

"Bisa, itu kita proses terus RUU Perampasan Aset kita masih terus dalam prioritas kita. Di satu sisi banyak pertimbangan FATF melihat kemajuan Indonesia, bagaimana penuhi standar internasional sehingga Indonesia dianggap sudah memadai sebagai anggota FATF yang ke 40," jelasnya.

Mengutip laman PPATK,Pentingnya keanggotaan Indonesia di dalam FATF akan membawa dampak positif bagi kredibilitas perekonomian negara yaitu meningkatnya persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia yang akan berdampak pada pesatnya pertumbuhan ekonomi melalui investasi baik dalam maupun luar negeri.