RI Resmi Masuk Geng Negara Anti Cuci Uang, Apa Untungnya?

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyambut baik resminya Indonesia menjadi anggota penuh organisasi global yang berfokus memberantas pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, yakni Financial Action Task Force (FATF). Ia pun menjanjikan penguatan anggaran dukungan peran Indonesia di FATF.

Sri Mulyani mengatakan, resminya Indonesia menjadi anggota penuh ke-40 FATF pada Jumat (27/10/2023) akan memberikan dampak positif pada perekonomian domestik. Terutama dari sisi peningkatan persepsi positif dunia terhadap sistem keuangan Indonesia yang kredibel dalam memberantas pencucian uang, pendanaan terorisme, hingga pendanaan proliferasi senjata pemusnah masal.

"Keanggotaan Indonesia di dalam FATF akan membawa dampak positif bagi kredibilitas perekonomian negara, yaitu meningkatkan persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia yang akan berdampak pada pesatnya pertumbuhan ekonomi melalui investasi baik dalam maupun luar negeri," kata Sri Mulyani melalui siaran pers, Kamis (2/11/2023).

Baca: Lewat Kantor Sri Mulyani, Ramai Asing Mulai Serbu RI Lagi!

Selain itu, ia melanjutkan, dengan bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh FATF akan memberikan kontribusi luas pada penentuan kebijakan strategis global terkait Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APUPPT-PPSPM).

"Kontribusi ini juga akan semakin mempertegas kedudukan Indonesia sebagai negara yang berintegritas dan mampu berkontribusi aktif di kancah internasional," tegasnya.

Seiring dengan keanggotaan ini, Kementerian Keuangan pun telah menetapkan beberapa langkah untuk penguatan peran di FATF. Di antaranya penguatan dari sisi anggaran dukungan peran leadership Indonesia di FATF, hingga memperkuat sumber daya manusia (SDM) pengawas dan pengawasan terhadap profesi akuntan khususnya terkait isu pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Selain itu, Kemenkeu juga memastikan akan melaksanakan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana atau Mutual Legal Assistance (MLA) antara Indonesia dengan negara-negara lain khususnya dalam rangka mempersempit celah penghindaran pajak, serta meningkatkan jumlah dan kualitas assessor dan reviewer dari Indonesia untuk masuk serta berperan aktif pada tim Mutual Evaluation Review (MER) FATF.

Baca: Tim Anies-Imin Kritik Utang RI Rp7.891 T, Kemenkeu Buka Suara

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Ivan Yustiavandana selaku Ketua Delegasi dari Indonesia pada sidang keanggotaan penuh Indonesia di FATF juga sebelumnya telah memastikan bahwa dampak bergabungnya Indonesia ke FATF akan meningkatkan kredibilitas perekonomian nasional dan persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia yang kemudian akan berdampak pada pesatnya pertumbuhan ekonomi melalui investasi baik dalam maupun luar negeri.

"Dengan menjadi anggota penuh FATF, semakin luas kesempatan untuk Indonesia untuk memajukan kepentingan Indonesia dan merebut peluang emas di kancah internasional menuju Indonesia Emas 2045", ungkap Ivan.

Selain itu, kepercayaan investor kepada pemerintah menurutnya juga akan meningkat karena keyakinan bahwa uang yang mereka investasikan di Indonesia aman dan berisiko rendah terhadap terjadinya pencucian uang maupun pendanaan terorisme.

Di sisi lain, juga ada dampak khusus terkait penegakan hukum, di mana Indonesia dapat meningkatkan efektifitas kerjasama internasional melalui dukungan kuat jejaring negara anggota FATF untuk mengungkap kasus TPPU dan TPPT lintas negara/yurisdiksi termasuk pemulihan aset.

"Selain itu, dengan status sebagai anggota penuh FATF, Indonesia dapat berkontribusi memberi warna kebijakan strategis global terkait APUPPT sesuai dengan perspektif dan kepentingan Indonesia," ucap Ivan.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article BI Sambut Positif RI Masuk Geng Negara Anti Pencucian Uang