Jokowi Pesan ke Kepala Daerah: Jangan Memihak di Pilpres!

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan kepada pejabat daerah untuk tidak memihak pada pihak manapun di tahun politik. Termasuk memberikan dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Hal ini diungkapkan Jokowi, saat memberikan Kepada Para Penjabat Kepala Daerah Se-Indonesia Tahun 2023, di Istana Kepresidenan, Senin (30/10/2023).

"Saya minta Gubernur, bapak ibu Bupati, Walikota berikan dukungan pada tugas KPUD dan Bawaslu, tapi tidak mengintervensi apapun, membantu anggaran segera disegerakan," kata Jokowi.

Ia juga meminta seluruh Aparatur Sipil negara untuk netral dan tidak memihak.

"Saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat loh hati-hati. Bapak ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan bapak ibu memihak atau ndak. Juga pastikan ASN itu netral," katanya.

Selain itu Jokowi juga meminta kepada kepala daerah untuk menjaga kerukunan ASN di level bawah. Juga segera menyelesaikan jika ada pertikaian yang berkaitan dengan politik.

"Selesaikan dengan baik. Saya akan terus mengikuti kerja dan tugas bapak ibu semuanya. Jika ada masalah segera sampaikan Kemendagri. Kalau kelas berat langsung ke saya sehingga kita bisa bantu. tapi kalo urusan-urusan yg kira-kira bisa diselesaikan sendiri, nggak usah dikit-dikit Kemendagri dikit-dikit ke pusat. Selesaikan sendiri dan saya merasa bapak ibu semuanya mampu menyelesaikan itu," kata Jokowi.

Eks Gubernur DKI Jakarta ini juga mengatakan nantinya para Gubernur, Bupati, dan Walikota akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri setiap tiga bulan. Ia pun mengaku akan melakukan pengawasan secara harian.

Saya evaluasi harian itu hati-hati loh begitu bapak ibu semuanya miring-miring saya ganti setiap hari bisa. itu hak prerogatif yang saya miliki. Ttu tadi yang saya sampaikan tolong. saya nggak minta banyak-banyak tolong diikuti," tegas Jokowi.

Dalam kesempatan itu ia mengatakan Pj Gubernur, Walikota, hingga Bupati yang menjabat saat ini tidak memiliki beban politik. Karena ditunjuk langsung oleh Presiden, sehingga diminta untuk membuat kebijakan yang teknokratik.

"Kenapa saya bicara seperti ini? Bapak-ibu semua saya tahu, saya pilih karena bapak-ibu berpengalaman di pemerintahan dan bapak-ibu juga tidak memiliki beban politik. Ya kan? Jadi gubernur, walikota, jadi bupati ga keluar ongkos seperti yang itu berlaga di Pilkada dulu, di Pilgub, Pilwalkot. Artinya, tanpa beban politik, oleh sebab itu saya berharap pertimbangan teknokratik dalam membuat policy itu lebih enak harusnya. Harusnya," katanya.

 

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jokowi Ingin Pemilu 2024 Tanpa Hoaks dan Ujaran Kebencian