Jokowi Ungkap Kini Impor Beras dari Negara ini Sulit, Kenapa?
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan dampak perubahan iklim kini kian nyata dan dirasakan di Indonesia hingga negara lain. Seperti kekeringan ekstrem tahun ini akibat pengaruh fenomena El Nino. Yang membuat kemarau lebih ekstrem dibanding musim kemarau biasanya dan membuat produksi beras menurun.
Tak hanya di Indonesia, lanjutnya, perubahan iklim juga berdampak ke negara-negara tetangga. Hal itu, kata Jokowi, terlihat dari semakin sulitnya mendapat beras di pasar internasional.
"Dulu perubahan iklim banyak yang (bilang) 'ah apa gak kelihatan barangnya'. Sekarang sudah kelihatan, kekeringan di 7 provinsi dan beberapa negara dan akhirnya menurunkan produksi beras kita," kata Presiden Jokowi saat memberikan Kepada Para Penjabat Kepala Daerah Se-Indonesia Tahun 2023, di Istana Kepresidenan, Senin (30/10/2023).
Menurut Jokowi saat ini sulit untuk mendapatkan impor beras, dimana sudah ada 22 negara yang memberhentikan bahkan mengurangi porsi ekspor.
"Karena mereka sendiri juga ingin menyelamatkan rakyatnya," kata Jokowi.
Jokowi bercerita bahkan India pun enggan melakukan ekspor cadangan beras pada situasi ini. Guna menyiapkan cadangan beras di dalam negeri.
"Saya berbicara dengan PM (Perdana Menteri)India Narendra Modi soal stok beras tapi dia pakai sendiri untuk cadangan, gak berani melepas, saya sudah bicara gak berani melepas," tutur Jokowi.
Bahkan negara tetangga di ASEAN yang biasa memberikan ekspor beras pun menutup ekspornya untuk cadangan beras di dalam negeri.
"Yang deket-deket. Vietnam, Kamboja, Thailand yang biasanya menyodor-nyodorkan juga sama. Bisa tetapi sangat terbatas. Ini lah situasinya," kata Jokowi.
Di dalam negeri, menurut Jokowi dampak El Nino ini juga membuat harga beras semakin meningkat. Dari catatannya, sejak awal tahun 2023 hingga saat ini, harga beras sudah meroket 19,8%, sedangkan bulan ini naik sekitar 2,5%.
Untuk itu ia berpesan pada pemerintah daerah supaya waspada dan tidak menganggap situasi saat ini normal. Selain itu ia juga meminta agar segera melakukan intervensi jika inflasi di daerah melonjak dengan anggaran tak terduga pada APBD. Intervensi yang dilakukan bisa berupa menalangi biaya transportasi dari Pemerintah Daerah.
Selain itu ia juga mencatat kondisi inflasi di tingkat kabupaten yang dalam kondisi hati-hati.
"Saya cek ini karena saya selalu punya angka-angka, untuk provinsi inflasinya 1,1% - 3,5% masih baik, kabupaten hati-hati 1,1% sampai 5,2%. ini sudah sampai 5%, 4% hati-hati. Kita 1,1% - 4,2% yang di atas 4% hati-hati," jelasnya.
(dce)