Capres 2024 Ditantang Bisa Produksi Minyak 1 Juta Barel/Hari

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia sebentar lagi bakal menggelar pesta demokrasi akbar lima tahunan untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024. Sejumlah figur yang digadang-gadang menjadi Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) pun sudah mulai bermunculan.

Setidaknya, terdapat tiga Capres dan Cawapres dalam Pemilu 2024 mendatang. Ketiganya yakni pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, pasangan Ganjar Pranowo dan Mohammad Mahfud Md, serta pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Lantas, sosok pemimpin seperti apa sebetulnya yang dibutuhkan Indonesia dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks ini? Khususnya untuk mengatasi persoalan di bidang energi.

Ketua Indonesian Mining & Energy Forum (IMEF), Singgih Widagdo mengatakan masyarakat baru akan mampu melihat dan menilai, bagaimana kecerdasan masing-masing calon dalam mengolah kata dan gagasan di ruang debat. Ia pun menyoroti tantangan yang bakal dihadapi pemimpin ke depan untuk membereskan persoalan di bidang energi.

Menurutnya, terdapat dua wilayah dengan tantangan yang berbeda antara pemanfaatan sektor minyak dan gas bumi (migas) dan mineral dan batu bara (minerba) di Indonesia.

Di sektor migas misalnya, tantangan untuk memproduksi migas di tengah komitmen terhadap transisi energi menuju Net Zero Emission 2060 menjadi pekerjaan besar Presiden dan Wakil Presiden.

"Siapapun yang terpilih. Arah untuk merealisasikan target 1 juta barel per hari dan 12 BSCFD Gas di 2030, menjadi tantangan di sektor migas dalam mempertahankan ketahanan energi," ujar Singgih kepada CNBC Indonesia, Kamis (26/10/2023).

Saat ini kemampuan produksi atau lifting minyak Indonesia per hari sekitar hanya 615.000 barel, tentu jauh dari target 1 juta barel per hari.

Target ini juga harus diiringi dengan empat pekerjaan yang harus dilakukan. Pertama, menggenjot kegiatan eksplorasi untuk menemukan cadangan baru guna peningkatan produksi. Kedua, menjaga nilai keekonomian dalam setiap aktivitas di sektor migas.

Ketiga, harus mampu memperkuat aktivitas untuk kepentingan multiplier effect (engine of economic growth). Keempat, bagaimana menjaga setiap aktivitas migas tetap memperhatikan lingkungan, khususnya terus menjaga low carbon initiatives.

"Fokus terkait keempat agenda ini, bagaimanapun menyentuh aspek finansial dan teknologi, khususnya backup kebijakan yang bisa jadi sampai kepada tingkat Presiden terpilih," ujarnya.

Sementara, untuk di bidang minerba Singgih memandang perlunya penyelesaian berbagai masalah hukum di sektor ini. Pasalnya, sektor minerba sendiri sejatinya banyak beririsan dengan kementerian lain, seperti halnya dengan kementerian kehutanan.

Singgih juga berharap, program hilirisasi yang saat ini terus digencarkan pemerintah Presiden Joko Widodo harus mampu direalisasikan dengan meletakkan jenis masing-masing mineral yang sangat spesifik.

Kementerian Perindustrian bersama Kementerian ESDM juga harus mampu memetakan peta kebutuhan setiap produk hilirisasi untuk kepentingan industri di dalam negeri. Perhitungan dan arah pembangunan smelter harus dipetakan secara jelas, agar investor mampu berhitung jauh sebelumnya atas potensi bisnis yang ada di dalam sektor minerba.

"Harus diakui, bisa jadi DEN akan segera mengusulkan draft Peraturan Pemerintah terkait Kebijakan Energi Nasional. Dan hasil PP ini, khususnya perubahan dan implementasi Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), justru menjadi pekerjaan besar Presiden/Wakil Presiden terpilih," ujarnya.

Singgih mengakui, memberi beban pekerjaan di sektor migas dan minerba sebatas kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih memang cukup berat, apalagi di dalamnya lebih banyak memuat banyak aspek teknik.

Mengingat, Pemerintah mendapatkan amanah mengelola kekayaan negara, maka siapapun Presiden terpilih harus memiliki kerangka besar atas permasalahan yang melekat di kedua sektor ini.

"Bukan saja sisi ketahanan energi, mengingat sektor ini masih mampu memberikan sumbangan besar bagi devisa negara, khususnya serapan tenaga kerja. Juga terpenting, setelah Presiden terpilih, rakyat harus secara aktif mendorong, mengawasi dan memberikan saran agar kebijakan yang menjadi kepentingan Pemerintah dan investor sendiri dapat berjalan dengan baik," tutupnya.