Akhir Tahun ESDM Tiba-Tiba Buat Pengadaan 500.000 Rice Cooker

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan bahwa pemerintah akan mulai menjalankan program pembagian 500.000 unit Alat Memasak Berbasis Listrik (AML) alias rice cooker kepada masyarakat mulai bulan November 2023 ini.

Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No.11 tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik Bagi Rumah Tangga.

Peraturan ini ditetapkan Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 26 September 2023 dan mulai berlaku saat tanggal diundangkan, 2 Oktober 2023.

Meski tidak disebutkan spesifik aturan ini terkait penyediaan rice cooker, namun yang pasti dalam Pasal 1 Permen ESDM No.11 tahun 2023 ini disebutkan bahwa "Alat Memasak Berbasis Listrik yang selanjutnya disebut AML adalah pemanfaat tenaga listrik untuk memasak yang berfungsi untuk menanak nasi, menghangatkan makanan, dan mengukus makanan."

Penyediaan AML ini pun disebutkan "dari pemerintah yang merupakan insentif yang diberikan kepada rumah tangga yang memenuhi kriteria tertentu."

Lantas, mengapa pengadaan rice cooker ini dilakukan pada akhir tahun, khususnya jelang memasuki tahun politik?

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, program bagi-bagi Alat Memasak Berbasis Listrik (AML) atau rice cooker kepada masyarakat bukanlah gimmick politik.

Arifin menegaskan, pembagian rice cooker secara cuma-cuma ke masyarakat ditujukan untuk meningkatkan konsumsi listrik.

"Nggak lah (permainan politik), bagus itu (program pembagian rice cooker) kita kan mau elektrifikasi, apa mau bakar LPG terus? Nah itu," jawab Arifin membantah isu praktik politik dalam pembagian rice cooker oleh pemerintah di gedung Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Senin (23/10/2023).

Di sisi lain, program pembagian rice cooker kepada masyarakat menurutnya juga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG yang selama ini pemenuhannya berasal dari impor.

"Kita sekarang kan punya, sumber energi baru kita kan banyak. Nanti nggak terpakai, sementara kita impor (LPG), nggak pas," tambahnya.

Sebelumnya Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa mengatakan dirinya mewanti-wanti penyelewengan pada program bagi-bagi rice cooker gratis.

Dia mengatakan bahwa aturan tersebut sudah melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Makanya, program ini bisa terjadi penyelewengan karena DPR sendiri merupakan perwakilan dari semua partai politik di Indonesia.

"Dan DPR itu kan ada semua perwakilan partai politik itu ada di sana. Gitu loh. Ya malah mungkin saya punya dugaan masing-masing anggota DPR sudah pesan untuk itu ditaruh di Dapil (Daerah Pemilihan) mereka, dibagikan di Dapil mereka mungkin," ujar Fabby kepada CNBC Indonesia, Senin (9/10/2023).

Di samping itu, Fabby menyebutkan bahwa program pembagian rice cooker ini merupakan program yang harus dijalankan oleh pemerintah lantaran program rice cooker ini disetujui pengadaannya dalam APBN oleh DPR RI.

"Jadi, kemudian ada targetnya pelanggan 450-900 (Volt Ampere) yang subsidi dan kemudian juga 1.300 (Volt Ampere). Jadi, ini jangkauannya lebih luas. Jadi, kalau kita lihat tujuan itu masih ada. Nah, hanya sekarang karena sudah itu dianggarkan oleh DPR kan harus dieksekusi memang," tandasnya.

Baca: Duet dengan Gibran, Prabowo Siap Lakukan Terobosan Soal BBM

(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Menteri ESDM Tiba-Tiba Rilis Aturan Penyediaan Rice Cooker