Mau Nambah Saham di Freeport, Pemerintah Ngaku Lagi Negosiasi

Firda Dwi Muliawati, CNBC Indonesia

20 October 2023 19:35

Foto: Chairman of the Board and Chief Executive Officer Freeport-McMoran, Richard C. Adkerson di acara Orasi Ilmiah Transformasi Ekonomi Melalui Hilirisasi dengan Kearifan Lokal yang di selenggarakan oleh Kementerian Investasi/BKPM dan PT Freeport Indonesia

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa pemerintah tengah melakukan negosiasi untuk penambahan kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI).

Saat ini Indonesia telah memiliki 51% saham di PTFI dan 49% sisanya masih dimiliki Freeport McMoran (FCX).

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut, negosiasi ini masih berproses, salah satunya dilakukan untuk memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) setelah 2041.

Arifin menilai pemerintah harus memiliki bagian saham yang lebih besar lagi untuk bisa memperpanjang IUPK Freeport setelah 2041 mendatang.

"Kita kan harus ada bagian pemerintah lebih banyak saham pemerintah, kemudian pendapatan pemerintah harus nambah, karena itu persyaratan dalam undang-undang," jelas Arifin saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (20/10/2023).

Arifin mengatakan, jika kesepakatan antara pemerintah dan Freeport menemukan titik temu, maka perpanjangan IUPK Freeport bisa disetujui.

"Kalau itu disepakati oleh kedua pihak, jalan. Karena banyak pihak yang sedang bernegosiasi," tambahnya.

Baca:

Freeport Bisa Setor ke Negara Rp 1.200 Triliun Sampai 2041

Sebelumnya, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan proses perpanjangan IUPK PT Freeport Indonesia setelah 2041 sudah dalam tahap finalisasi.

Ia berujar, salah satu kesepakatan terkait perpanjangan IUPK yang akan habis pada 2041 itu adalah penambahan 10% saham Pemerintah Indonesia di PTFI dari yang sudah dipegang saat ini 51%, serta pembangunan smelter di Papua.

"Hampir finalisasi, hampir final, salah satu di antaranya adalah penambahan saham 10%, dan smelternya selesai bangun di Papua," kata Bahlil saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (21/7/2023).

Bahlil menegaskan, PT Freeport Indonesia harus mau memenuhi syarat tersebut bila IUPK-nya ingin diperpanjang. Tanpa terpenuhinya dua syarat itu, ia memastikan pemerintah tidak akan pernah memperpanjang izin usaha pertambangan Freeport di Indonesia.

"Harus mereka mau, kalau enggak mau jangan kita perpanjang dong enak aja mereka atur-atur kita," tutur Bahlil.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya secara tegas meminta saham milik Indonesia di PT Freeport Indonesia (PTFI) bertambah dari yang saat ini sudah 51%.

"(Tambahan saham) Terus, ini masih terus pembicaraan khusus. Ini kita minta tambahan. Persentasenya bukan di 51%, tapi ada tambahan di persentase," jelas Presiden Jokowi saat mengunjungi proyek pembangunan smelter Freeport di Gresik, Jawa Timur, Selasa (20/6/2023).