PM Thailand Tebar Helikopter Duit, Seorang Dapat Rp 4 Juta

Jakarta, CNBC Indonesia - Perdana Menteri (PM) baru Thailand, Srettha Thavisin, berencana untuk memberikan stimulus keuangan senilai US4 15 miliar atau setara Rp 237 triliun. Hal ini akan dibagikan melalui dompet digital kepada 56 juta warga Thailand.

Masing-masing akan mendapat 10 ribu bath atau setara Rp 4,3 juta. Mengutip Channel News Asia (CNA), dana ini akan diberikan pada bulan Februari mendatang berdasarkan insentif ekonomi yang dirancang oleh Partai Pheu Thai, partai berkuasa saat ini.

Pilihan Redaksi Ini Sejarah Panjang Konflik Israel-Palestina, Awal Kronologi Israel Bersiap 'Ratakan' Gaza, Tepi Barat Bisa Bernasib Sama? Biden Ancam Hamas, Bawa-Bawa Putin Tsunami PHK Diam-Diam Ancam Bank-Bank Besar

Program insentif dompet digital dirancang untuk warga negara Thailand, dengan hanya satu syarat yang memenuhi syarat. Yakni selama mereka berusia 16 tahun ke atas. 

Tujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Sekaligus menstimulasi perekonomian melalui distribusi pendapatan secara nasional.

"Niat kami adalah agar uang tersebut dibelanjakan di wilayah lokal tempat alamat Anda terdaftar. Ini akan membantu mengembangkan komunitas Anda dan bukan hanya kota-kota besar saja," tulis Thavisin di platform media sosial X, dikutip Jumat (20/10/2023).

Namun hal ini masih menimbulkan tanda tanya. Permasalahan pertama muncul dari implementasinya dengan dompet digital, di mana warga di wilayah pedesaan masih belum dapat bertransaksi menggunakan platform tersebut untuk berbelanja di toko-toko tradisional terdekat.

"Bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan, terdapat jarak yang sangat jauh antara kota dan rumah mereka. Desa-desa mereka seringkali memiliki toko kelontong kecil yang menjual barang-barang seperti ikan kaleng dan telur yang tidak menerima uang digital," kata seorang warga Provinsi Ratchaburi bernama Pradit.

Orapin Thanomsap, pemilik toko makanan dan barang kecil di distrik Watthana Bangkok misalnya. Ia mengatakan tidak jelas berapa lama dia harus menunggu sebelum dia dapat mencairkan pembayaran digital dari pelanggannya.

"Ini akan menguntungkan 7-Eleven, bukan toko sederhana seperti milik saya, saya jamin," katanya, seraya menambahkan bahwa dia juga berencana untuk membelanjakan uang digitalnya di supermarket besar untuk mengisi kembali tokonya sambil menabung uangnya sendiri.

Selain itu, kritik juga datang dari 99 akademisi, ekonom dan mantan gubernur Bank of Thailand. Mereka baru-baru ini mengeluarkan pernyataan bersama yang menentang penerapannya.

Mereka mendesak pemerintah untuk membatalkan program tersebut, dengan alasan bahwa pengeluaran besar-besaran untuk meningkatkan konsumsi jangka pendek. Ini akan menambah utang publik dan merugikan stabilitas keuangan Thailand dalam jangka panjang.

"Pada akhirnya, masyarakatlah yang harus membayarnya kembali, baik melalui pajak yang lebih tinggi dan/atau harga barang yang lebih tinggi yang disebabkan oleh inflasi akibat suntikan moneter," kata pernyataan itu.

Bulan lalu, Gubernur Bank Sentral Thailand Sethaput Suthiwartnarueput juga menyarankan bahwa kebijakan tersebut sebaiknya hanya menyasar kelompok masyarakat tertentu. Ini dikarenakan tidak semua orang membutuhkan bantuan keuangan tersebut dan perekonomian sedang pulih dengan baik.

Menurut Sekretaris Jenderal Perdana Menteri, Prommin Lertsuridej, ada tiga kemungkinan sumber dana tersebut. Termasuk anggaran tahun fiskal 2024, pinjaman dari lembaga negara dan pinjaman lainnya.

Walau begitu, para analis politik mengatakan anggaran nasional tidak mungkin dipenuhi karena baru akan siap pada bulan April tahun depan. Ini  dua bulan setelah usulan peluncuran skema tersebut.

"Rencana anggaran akan diajukan untuk mendapatkan persetujuan kerajaan pada 17 April 2024... akibatnya, baru dapat digunakan setelahnya," papar Direktur Pusat Penelitian Politik dan Pembangunan di Universitas Rangsit, Somchai Srisutthiyakorn

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Eks PM Thailand Thaksin Shinawatra Bebas dari Penjara