Stiglitz: Negara Miskin Butuh Rp4.716 T Atasi Krisis Iklim

Jakarta, CNBC Indonesia - Ekonom Amerika Serikat peraih Nobel bidang ekonomi Joseph Stiglitz mengatakan International Monetary Fund (IMF) harus menyediakan dana sebanyak US$ 300 miliar atau setara Rp 4.716 triliun (kurs Rp 15.722) kepada negara miskin untuk melawan perubahan iklim.

Dia mengatakan negara berkembang membutuhkan program yang setara dengan Undang-Undang Pengurangan Inflasi AS, sebuah paket hibah dan subsidi yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ramah lingkungan dan penyediaan lapangan kerja.

Stiglitz mengatakan upaya melawan pemanasan global hanya bisa dimenangkan apabila negara-negara berkembang dan miskin ikut serta dalam upaya ini. Namun, upaya itu sulit dilakukan oleh negara-negara miskin karena terkendala biaya.

Maka itu, dia mengatakan negara-negara kaya harus mendukung special drawing right (SDR) atau hak penarikan khusus dari IMF senilai US$ 300 miliar setiap tahun untuk membiayai transisi ramah lingkungan.

"Ketika skala perubahan iklim semakin berdampak pada kita, kita memerlukan tindakan yang lebih berani. Ketika saatnya tiba dan kita sedang menggoreng seseorang berkata: 'bagaiamana kita keluar dari penggorengan?'", ini (alokasi tahunan) adalah salah satu cara untuk melakukannya," kata dia seperti dikutip dari The Guardian, Rabu (18/10/2023).

Baca: Ekonomi RI Bakal Kalahkan China di 2024, Tapi Disalip Kamboja

Ekonom AS ini mengakui mustahil menyampaikan rencananya tersebut ke Kongres AS dalam keadaan yang menemui jalan buntu saat ini, Namun ia mengatakan akan terus berkampanye untuk hal tersebut.

Kebutuhan tambahan dana untuk membantu negara-negara miskin mengatasi dampak pemanasan global dan melakukan dekarbonisasi perekonomian mereka telah menjadi agenda utama pada pertemuan tahunan IMF dan World Bank yang dihelat di Maroko pekan ini.

Stiglitz yang juga mantan kepala ekonom Bank Dunia menyambut baik rencana untuk menyediakan lebih banyak modal bagi bank tersebut untuk memberikan pinjaman bagi proyek-proyek ramah lingkungan. Namun ia mengatakan diperlukan pendekatan yang jauh lebih ambisius.

SDR adalah aset cadangan internasional yang dapat ditukar dengan mata uang dan dapat digunakan sebagai batas kredit. SDR mirip dengan kebijakan quantitative easing atau pelonggaran kuantitatif.

Baca: Sri Mulyani: Kondisi Geopolitik Dunia Meruncing & Makin Rumit

IMF telah mengeluarkan SDR sebesar US$ 650 miliar pada tahun 2021 untuk merespons pandemi Covid-19. Negara-negara kaya tidak menggunakan alokasi mereka dan setuju untuk mendaur ulang sebagian SDR mereka menjadi dana khusus IMF untuk mendukung negara-negara miskin.

"Pada dasarnya, SDR adalah mencetak uang. Ini tidak akan menyebabkan inflasi tetapi akan menjadi transformatif," ujar Stiglitz.

Dia mengatakan sokongan dana kepada negara miskin amat penting dalam memerangi krisis iklim. Menurut dia, tindakan yang dilakukan di AS dan Eropa dalam hal perubahan iklim akan percuma, apabila negara-negara miskin tidak dilibatkan.

"Retorikanya adalah melakukan sesuatu terhadap perubahan iklim dan bukannya melibatkan orang-orang yang paling Anda butuhkan, Anda malah mengasingkan mereka," ujar dia.

UU pengurangan inflasi AS telah disetujui Presiden AS Joe Biden sebagai program senilai US 370 miliar untuk membangun ulang basis industri dengan meningkatkan investasi dalam proyek berbasis ramah lingkungan. Uni Eropa juga sedang merancang UU serupa dalam skala yang lebih kecil. Stiglitz mengatakan jumlah stimulus sebenarnya bisa mencapai US$ 1,5 triliun.

"Ini adalah kredit pajak terbuka. Hal baiknya adalah kita mendapatkan banyak investasi ramah lingkungan." Stiglitz mengatakan dia mendukung tindakan tersebut meskipun dirancang dengan buruk dan mencakup beberapa tindakan "proteksionis besar-besaran" yang melanggar aturan internasional.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Inflasi AS Melandai, Tembus 3,3% Bulan Mei 2024