Transmisi Jawa-Sumatera Diprioritaskan Dapat Pendanaan JETP

Jakarta, CNBC Indonesia - PT PLN (Persero) mengungkapkan bahwa proyek jaringan listrik yang akan menyambungkan energi baru terbarukan (EBT) dari Jawa - Sumatera semestinya mendapatkan prioritas pada pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP).

Hal itu seperti yang dikatakan oleh Executive Vice President Energy Transition and Sustainability PLN, Kamia Handayani. Dia menyebutkan bahwa proyek transmisi Jawa-Sumatera diprioritaskan untuk dimasukkan dalam draft dokumen Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) JETP.

Walaupun diprioritaskan untuk mendapatkan pendanaan JETP, Kamia menyebutkan pihaknya tetap membuka opsi pendanaan lain dengan biaya dana yang paling rendah untuk bisa membuat proyek tersebut ekonomis.

Baca: Transisi Energi RI Lewat JETP Dibidik Jalan Akhir Tahun Ini

"Kalau yang JETP itu kan CIPP nya masih draft jadi ini belum dipastikan. Tapi kalau dari PLN, kita teman-teman dari financing itu membuka ke semua opsi, nanti kita akan memilih financing dengan cost of fund yang paling rendah, yang termurah yang kita pilih. Jadi belum tentu JETP," jelasnya di sela pembukaan acara Renewable Energy and Climate Summit Indonesia-the Netherlands, Jakarta, dikutip Selasa (10/10/2023).

Kamia mengatakan proyek transmisi Jawa-Sumatera tersebut membutuhkan dana yang besar yakni setidaknya US$ 2,9 miliar atau setara Rp 45,4 triliun (asumsi kurs Rp 15.682 per US$).

Ditambah, Kamia membeberkan bahwa proyek tersebut direncanakan akan beroperasi atau COD di tahun 2029 mendatang. "Yang khusus (transmisi) Jawa-Sumatra itu kalau nggak salah sekitar US$ 2,9 billion," bebernya. "Rencananya COD-nya 2029," tambahnya.

Dengan begitu, dia mengungkapkan bahwa proyek transmisi tersebut sudah mulai dikerjakan sedari sekarang dengan penguatan di masing-masing wilayah untuk membangun interkoneksi tersebut.

"Sekarang kan selain interkoneksinya ada penguatan di masing-masing Pulau-nya," tandasnya.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sebelum Suntik Mati PLTU, Pemerintah Mau Benahi Urusan Ini Dulu