Siap Sapu Bersih, Erick Thohir Warning Keras Penimbun Beras

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri BUMN Erick Thohir memperingatkan oknum yang ingin mencari keuntungan sesaat, termasuk dari impor beras. Dia mengatakan, upaya stabilisasi pangan dengan operasi pasar dijalankan beriringan dengan penegakan hukum.

Hal itu disampaikan saat meninjau operasi pasar beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, Rabu (4/10/2023).

Pemerintah, ujar Erick, memiliki instrumen melalui Satgas Pangan yang dapat melakukan tindakan tegas. Artinya, jelas Erick, proses stabilisasi pangan dengan operasi pasar beriringan dengan penegakan hukum.

"Percuma ada Satgas, kita sudah mendorong sama-sama. Wasit aja ketangkep, apalagi penimbunan beras," katanya dalam tertulis.

"Kita libatkan semua, Satgas, Pemda, masyarakat untuk mulai mendorong supaya harga pangan bisa dijaga," tegas Erick.

Di sisi lain, lanjutnya, kebijakan impor beras harus melihat produksi dalam negeri.

Dia mengatakan, program impor tidak bisa berjalan sendiri dengan mengabaikan produksi dalam negeri. Hal itu, imbuh dia, acapkali menimbulkan area abu-abu yang dimanfaatkan oknum yang ingin mencari keuntungan sesaat.

"Jadi saya terus mendorong impor dan produksi harus satu data, tidak boleh beda data. Kasihan rakyat, kasihan petani, kalau 'pemainnya' begitu-begitu saja selalu cari uang cepat, nah ini harus diberantas. Sudah waktunya kita berantas mereka," tegasnya.

Sementara itu, Erick mengatakan, stok beras di dalam negeri saat ini aman. Hal itu, ujarnya, jika melihat ketersediaan beras Perum Bulog yang sebesar 1,7 juta ton untuk Oktober 2023. Dan, 2 juta ton beras bulan November.

Di saat bersamaan, katanya, pemerintah telah menggelontorkan bantuan pangan senilai Rp 8 triliun kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

"Jumlahnya besar, mungkin diperpanjang nanti Desember dan Januari. Ini lah solusi yang diberikan, bukan hanya bicara-bicara," pungkas Erick.