Megawati Ungkap Bobrok Sektor Pangan RI, Ini Jawaban Jokowi!

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan permasalahan ketersediaan pangan di Indonesia yang mayoritas masih impor. Pernyataan ini pun direspons langsung Presiden Joko Widodo.

Saat membuka Rapat Kerja Nasional ke-IV PDIP di Jakarta International Expo akhir pekan lalu, Megawati mengatakan bahwa Indonesia masih terus mengimpor pangan hingga mencapai Rp 300 triliun per tahunnya. Musababnya, masyarakat ketergantungan pada produk pangan impor.

Salah satunya adalah gandum, yang konsumsinya telah meningkat dari hanya sebesar 4% pada 1970 menjadi 28% pada 2022. Padahal, ia menekankan, gandum bukan tanaman yang dapat tumbuh di alam tropois kecuali ada rekayasa genetika.

"Jadi ketergantungan ke supply pangan dunia juga nampak di impor pangan, Rp 300 triliun per tahun." ucap Megawati seperti dikutip Senin (2/10/2023).

Baca: Lapor Pak Jokowi, Indonesia Masih Dihantui 4 Malapetaka Ini

Selain Gandum, dia mengatakan, konsumsi pangan masyarakat yang tinggi pada satu produk, seperti beras juga membuat kebutuhan pasokan tinggi. Menurutnya konsums beras saat ini mencapai 96 kilogram per orang per tahun, jauh di atas konsumsi normal 60 kilogram per orang per tahun.

"Karena itu, apa yang disampaikan Bung Karno dari lidah dan perut rakyat tidak boleh terjajah makanan impor bisa jadi bahan otokritik atas faksi ideologi di bidang pangan," kata Megawati.

Merespons hal ini, Presiden Jokowi pada saat berpidato di Rakernas itu menyatakan sependapat dengan Megawati selaku ketua umumnya. Politikus PDIP itu menekankan ini akan menjadi dasar pentingnya penguatan program ketahanan pangan ke depan.

"Saya sangat setuju apa yang tadi disampaikan oleh ibu ketua umum, Bu Mega, semuanya setuju," ucap Jokowi.

Baca: Anies Kena Semprot Jokowi dan Ganjar Gara-Gara Ini

Program ketahanan atau kedaulatan pangan yang telah ia jalankan selama ini, menurutnya belum mampu memperkuat pasokan pangan rakyat. Ia menekankan, dari 300 waduk yang akan terus ia bangun hingga akhir masa pemerintahannya masih kurang dari 10% dari total waduk di Korea Selatan maupun China.

"Artinya masih perlu kerja keras untuk menyelesaikan infrastruktur yang berkaitan dengan pangan yang kita miliki," ujar Jokowi.

Karena itu, dia menganggap penting supaya estafet program kedaulatan pangan yang telah digarap ini berlanjut pada calon presiden Ganjar Pranowo. Dia mengaku sudah berbisik kepada Ganjar supaya segera mengeksekusi program ini saat dilantik menjadi presiden.

"Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan sehingga swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan, itu betul-betul kita miliki," tegasnya.

Baca: Jokowi Tak Main-main: Sekarang Situasinya Ngeri Sekali!

Jokowi menekankan, kedaulatan pangan saat ini menjadi penting di tengah upaya negara-negara lain yang menjadi produsen utama produk pangan dunia seperti Rusia, Ukraina, India, Uganda, Bangladesh, Pakistan, hingga Myanmar telah menutup keran ekspor produk pangannya.

"Ngeri sekali kalau melihat cerita semua negara sekarang mengerem semuanya tidak ekspor pangannya. Gandum sudah, beras sudah, gula sudah, semuanya ngerem semuanya," ucap Jokowi.

Penutupan keran ekspor itu telah membuat harga pangan mahal di berbagai dunia termasuk Indonesia. Jika ini terus dibiarkan, jumlah penduduk Indonesia yang saat ini 278 juta orang dan akan bertambah pada 2030 menjadi 310 juta orang akan semakin sulit mendapat bahan pangan pokok.

"Artinya sekali lagi pangan menjadi kunci, seperti yang disampaikan oleh Bung Karno. Pangan merupakan mati hidupnya suatu bangsa. Itu betul sekali, beliau sudah melihat kejadian yang sekarang ini kita alami," tutur Jokowi.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Dapat Kritik PDIP, Food Estate Diperlukan RI, Kenapa?