Peran APBN Perkuat Fondasi Transformasi Ekonomi RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebesar Rp3.325,11 triliun memiliki peran penting dalam mewujudkan fondasi dari target tersebut.

"APBN Tahun 2024 memiliki peran penting untuk memberikan fondasi yang kuat untuk mendukung berbagai upaya transformasi ekonomi yang berkelanjutan," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Transformasi ekonomi bagian dari upaya Indonesia menjadi negara maju. Lewat transformasi maka akan membuat produktivitas dan nilai tambah di Indonesia menjadi lebih tinggi. Lingkungan akan beralih menjadi bersih dan hijau. Basis ekonomi menjadi lebih inklusif.

Strategi transformasi ekonomi berkelanjutan meliputi periode jangka pendek berupa implementasi fungsi stabilisasi. APBN digunakan memelihara stabilitas dan keseimbangan fundamental perekonomian, baik melalui berbagai program pengendalian inflasi, stabilisasi harga dan menjaga daya beli masyarakat antara lain melalui pemberian subsidi dan kompensasi serta dukungan anggaran ketahanan pangan dan energi.

Dalam jangka pendek juga implementasi fungsi distribusi untuk menjaga keseimbangan distribusi sumber daya ekonomi antar sektor, antarkelompok rumah tangga maupun antar wilayah. Hal ini dilakukan dengan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang berorientasi pengembangan wilayah dan sektor penting yang berpotensi mengakselerasi pembangunan yang lebih merata. Di sisi lain, penyaluran program perlinsos akan ditingkatkan efektivitasnya dan makin tepat sasaran.

Pada tahun 2024 program perlinsos akan dialokasikan sebesar Rp493,5 triliun antara lain melalui Program Keluarga Harapan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), program kartu sembako untuk 18,8 juta KPM serta berbagai program pemberdayaan UMKM antara lain melalui subsidi KUR yang dialokasikan sebesar Rp47,8 T. Selain itu pemerintah juga akan berfokus pada program penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting.

Sementara itu untuk strategi jangka menengah panjang, APBN memiliki fungsi alokasi untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi perekonomian.

Adapun alokasi anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp 422,7 triliun. Anggaran ketahanan pangan disiapkan Rp108,8 triliun. Pemerintah memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat dengan alokasi anggaran Rp665 triliun. Sementara kesehatan Rp187,5 triliun dengan target percepatan penurunan stunting, penguatan teknologi dan kemandirian farmasi dan penguatan sistem kesehatan. Terakhir adalah Hukum dan HAM sebesar Rp 324,1 triliun.