Menteri PANRB Kritisi Pemda yang Sering Dapat Award, Lho Kok?

Rosseno Aji Nugroho, CNBC Indonesia

22 September 2023 16:40

Foto: Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas. (Tangkapan Layar Youtube)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan kriteria pemberian penghargaan untuk pemerintah daerah perlu dibenahi. Menurut dia, pemberian penghargaan terhadap pemerintah daerah harus didasari atas kinerja pengentasan kemiskinan.

"Jangan sampai banyak penghargaan daerah di satu kabupaten, provinsi, kementerian tetapi tidak mencerminkan penurunan kemiskinan," kata dia dalam acara Indonesia-Korea Digital Government Cooperation Forum di Sheraton Grand Jakarta, Jumat (22/9/2023).

Anas mengatakan penghargaan untuk pemerintah daerah seharusnya mencerminkan keberhasilan mereka dalam pengentasan kemiskinan. Selain kemiskinan, kata dia, penghargaan juga bisa diberikan dengan indikator tingkat investasi yang dicapai oleh daerah-daerah tersebut.

"Penghargaan banyak, tapi kemiskinan tetap naik, investasi rendah, ke depan ini tidak boleh lagi," kata dia.

Baca:

Daftar CASN 2023 Bermasalah, Peserta Diminta Lakukan Ini!

Anas mengatakan saat ini pemerintah terus berupaya untuk melakukan transformasi digital di sektor layanan publik. Salah satu fokusnya adalah dengan cara merampingkan jumlah aplikasi yang dimiliki pemerintah yang diperkirakan mencapai 47 ribu. Selain itu, transformasi juga dilakukan dengan integrasi data.

Dia menambahkan reformasi birokrasi melalui penggunaan teknologi digital ini diprioritaskan untuk mengentaskan kemiskinan. "Hal ini bertujuan agar penyelesaian permasalahan pembangunan, khususnya pengentasan kemiskinan dapat segera diatasi dengan bantuan transformasi digital," kata dia.

Pemerintah sendiri menargetkan penurunan angka kemiskinan ekstrem sebesar 0%-1% pada tahun terakhir jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yakni 2024. Sementara target kemiskinan ditargetkan bisa mencapai 6,5-7,5. Target ini telah dituangkan dalam Undang-undang APBN 2024.

Adapun, hingga Maret 2023, tingkat kemiskinan ekstrem masih mencapai 1,12%. Dengan demikian, pemerintah memerlukan penurunan sebesar minimum 0,12% pada tahun depan.