RI Teriak Malapetaka Bumi di New York: Ancaman Nyata & Dekat

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi meneriakkan pentingnya negara-negara untuk bersatu menghadapi ancaman kenaikan permukaan air laut. Ini menjadi "malapetaka baru di bumi" yang mengancam negara-negara kepulauan akibat pemanasan global karena perubahan iklim.

Retno menegaskan itu dalam Breakfast Summit Addressing the Existential Threats Posed by Sea-Level Rise. Acara diselenggarakan di sela-sela Sidang Mejelis Umum (SMU) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS).

"Ancaman ini nyata dan dekat sekali," kata Retno dalam pernyataan resminya yang diterima CNBC Indonesia, Jumat (22/9/2023).

Menurutnya meski negara-negara dunia berhasil membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celcius, hal itu tidak akan bisa menahan naiknya permukaan air laut. Karenanya, penting semua negeri untuk segera melakukan tiga hal.

"Pertama, upaya pencegahan dan mitigasi," tegas Retno.

"Ini harus jadi aksi pertama dan utama dalam mencegah terus naiknya permukaan laut" ujarnya mendesak dunia memenuhi komitmen global untuk mengurangi emisi guna memperlambat bencana.

Lalu, upaya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Retno menyampaikan sangat penting memastikan negara-negara pantai dan para nelayannya, "memiliki ketahanan" guna menghadapi dampak perubahan iklim itu, khususnya melindungi kehidupan mereka sendiri.

Retno pun merujuk upaya adaptasi seperti di bidang pembiayaan inovatif (innovative financing), pengembangan kapasitas dan bantuan teknis. Ia berujar RI pun siap membantu soal itu.

"Ketiga, menjaga keutuhan wilayah negara," tambahnya lagi.

Ini, jelas Retno terkait isu dieliminasi perbatasan maritim di masa depan. Jika kenaikan air laut tak ditangani dengan baik, hal ini dapat menciptakan ketidakpastian dan konflik.

"Karena itu, kita perlu terus mendorong digunakannya pendekatan hukum internasional untuk menjaga kedaulatan negara, menjaga hak-hak dan mata pencaharian," paparnya.

"Mengajak negara-negara pulau dan kepulauan menyuarakan kepentingannya dan menunjukkan keberadaan mereka kepada dunia," kata Retno.

Perlu diketahui, Breakfast Summit diselenggarakan Presiden General Assembly, Perdana Menteri Tuvalu, Presiden Republik Palau, Presiden Republik Kepulauan Marshall, dan Pusat Mobilitas Iklim Global PBB.

Breakfast Summit bertujuan untuk menggalang komitmen politik, mobilisasi sumber daya, dan tindakan nyata dalam mendukung Negara-negara Kepulauan Kecil Berkembang Pasifik (SIDS) untuk memperkuat aksi iklim dan memitigasi dampak perubahan iklim.

Tema pertemuan kali ini membahas upaya global dalam mengatasi ancaman kenaikan permukaan air laut yang terus meningkat.

Sementara itu, RI sendiri akan menyelenggarakan Pertemuan High-Level Meeting of the Archipelagic and Island States Forum pada tanggal 11 Oktober 2023 di Bali.