DPR Minta Pengusaha Jangan Takut Pemilu, Teruskan Investasi!

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah meminta pengusaha tidak mengkhawatirkan gelaran Pemilihan Umum 2024. Dia mengatakan Banggar DPR dan pemerintah menyadari bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 akan dijalankan di tahun politik.

Menurut dia, para pengusaha kemungkinan akan mengambil posisi menunggu hasil pemilihan itu. "Kemungkinan pelaku usaha masih wait and see, sambil menunggu kepemimpinan nasional yang terpilih definitif," kata dia saat pidato di Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (21/9/2023).

Baca: Pasar Tanah Abang Sepi Parah, Pedagang Curiga Ada Modus Ini

Namun, Said memastikan bahwa demokrasi di Indonesia sudah stabil dan matang. Sehingga pemilu dan bisnis bisa berjalan beriringan. Dia mengatakan karena itulah pengusaha tidak perlu khawatir. Menurut dia, pemilu justru bisa memunculkan peluang baru bagi pengusaha.

"Proses pemilu tidak untuk di khawatirkan oleh pelaku usaha, justru dari pemilu banyak pelaku usaha mendapatkan peluang bisnis baru," kata dia.

Said mengatakan Pemilu justru bisa menjadi daya ungkit konsumsi. Dia meyakini gelaran Pemilu akan menggerakkan Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia. "Pemilu justru kita harapkan menjadi daya ungkit tingkat konsumsi, dan ikut berkontribusi menggerakkan usaha UMKM yang memang menjadi tulang punggung serapan tenaga kerja," kata dia.

Baca: 9 Fraksi DPR Komentari APBN 2024: Mobil Listrik Sampai PNS

DPR RI telah mengesahkan Rancangan APBN 2024 menjadi Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Kamis (21/9/2023).

Dengan pengesahan ini, maka DPR dan pemerintah sepakat atas APBN 2024, dimana defisit ditetapkan sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29% terhadap PDB, pendapatan negara sebesar Rp2.802,3 triliun, belanja negara Rp 3.325,11 triliun, dan pembiayaan sebesar Rp 522,8 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pidatonya seusai APBN 2024 disahkan menyatakan pemerintah dan anggota DPR memiliki pemahaman yang sama bahwa APBN 2024 harus menjadi instrumen kebijakan yang bisa diandalkan menghadapi gejolak ekonomi dan mendukung agenda pembangunan dan mendukung agenda penting. Salah satu agenda penting itu, kata dia, adalah pelaksanaan Pemilu serentak 2024.

"Pemerintah dan Anggota Dewan memiliki kesepahaman bahwa APBN tahun 2024 tetap harus menjadi instrumen kebijakan yang dapat diandalkan menghadapi gejolak ekonomi dan mendukung agenda pembangunan termasuk pelaksanaan Pemilu serentak pada tahun 2024," kata Sri Mulyani.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Video: Tok! DPR Setujui APBN Pertama Prabowo Senilai Rp 3.621 Triliun