Hadapi Malapetaka Ini, Sri Mulyani Naikkan Belanja Prioritas

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menaikkan belanja prioritas untuk kebutuhan kesehatan, ketahanan pangan, pendidikan, hingga infrastruktur. Tujuannya untuk menghadapi berbagai permasalahan, termasuk krisis iklim.

Dari catatan Sri Mulyani, anggaran prioritas khusus untuk ketahanan pangan dicairkan sebesar Rp37 triliun hingga Agustus 2023, atau naik 7% dari tahun lalu yang sebesar Rp 34,6 triliun atau turun 18,8% dari 2021 sebesar Rp 42,6 triliun. Kenaikan ini mayoritas disebabkan belanja infrastruktur pangan.

"Dan kita juga berikan APBN, dana untuk Bulog dan Bapanas untuk stabilisasi harga pangan, terutama saat masa-masa rawan akibat perubahan iklim seperti el nino," kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN Kita secara daring, dikutip Kamis (21/9/2023).

Nilai anggaran ketahanan pangan itu dicairkan melalui belanja kementerian atau lembaga (K/L) Rp 23,1 triliun, seperti melalui Kementerian PUPR senilai Rp 13,4 triliun untuk pembangunan bendungan dan pembangunan atau rehabilitasi jaringan irigasi.

Lalu Kementerian Pertanian Rp 6,4 triliun untuk bantuan alat dan mesin pertanian pra panen 12.857 unit dan asuransi pertanian 300,013 unti, serta Bapanas Rp 135,1 miliar untuk distribusi pangan dan bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan.

Adapun yang tersalurkan melalui belanja non K/L sebesar Rp 12,3 triliun yang di antaranya dicairkan untuk penyaluran subsidi pupuk Rp 4,27 juta ton. Lalu melalui belanja transfer ke daerah Rp 1,6 triliun.

Untuk anggaran prioritas Kesehatan, yang telah dicairkan senilai Rp 101,9 triliun, atau naik 5,5% dari tahun lalu yang sebesar Rp 96,6 triliun. Tahun lalu, pencairan anggaran kesehatan ini malah kontraksi hingga 39,4% dari realisasi 2021 Rp 159,3 triliun.

Pemanfaatannya antara lain melalui belanja K/L Rp 60,2 triliun yang terdiri dari Kemenkes Rp 51 triliun untuk bantuan iuran BPJS Kesehatan Rp 34,7 triliun untuk 96,7 juta peserta PBI JKN, hingga BPOM Rp 1,3 triliun untuk pemeriksaan 15.507 sampel makanan.

Selanjutnya dicairkan melalui BKKBN senilai Rp 2,6 triliun untuk fasilitasi pembinaan 1.000 hari pertama kelahiran kepada 4,2 juta keluarga dengan bayi dua tahun, dan pelayanan kesehatan RS TNI dan Polri sebesar Rp 5,3 triliun.

Sementara itu, yang melalui belanja non K/L Rp 6,8 triliun antara lain untuk jaminan kesehatan ASN, TNI, dan Polri, serta melalui transfer ke daerah untuk bantuan operasional kesehatan 9.970 puskesmas, dan bantuan operasional keluarga berencana di 1.008 balai penyuluhan.

"APBN juga membantu biaya operasi dari pusat-pusat keluarga berencana, sebanyak 1.008 balai penyuluhan. Jadi kehadiran APBN sangat terlihat di berbagai fungsi dan peranan," tuturnya.

Untuk belanja pendidikan hingga Agustus 2023 menjadi yang terbesar Sri Mulyani cairkan senilai Rp 326,7 triliun atau naik 7,1% dari tahun lalu Rp 305,2 triliun. Anggaran pendidikan ini konsisten naik sejak 2019 yang sebesar Rp 280,4 triliun.

Pemanfaatannya antara lain melalui belanja K/L Rp 92,4 triliun. Melalui Kemendikbud untuk Rp 44,1 triliun untuk membayar tenaga pengajar guru non PNS 275 ribu orang, program Indonesia pintar bagi 9,7 juta siswa dan KIP kuliah 668,7 ribu mahasiswa.

Yang melalui Kementerian Agama Rp 36,8 triliun untuk gaji pengajar, PIP bagi 1,7 juta siswa, KIP kuliah 56,6 ribu mahasiswa, dan bantuan operasional sekolah atau bos bagi 6,3 juta siswa.

Sedangkan yang melalui belanja non K/L sebesar Rp 2,8 triliun untuk kartu prakerja bagi 804,85 ribu peserta, dan melalui transfer ke daerah Rp 216,6 triliun untuk bantuan operasional sekolah 43,6 juta siswa, bantuan operasional PAUD 6,2 juta peserta didik, hingga tenaga guru ASN daerah 1,10 juta orang.

Terakhir, untuk anggaran prioritas infrastruktur telah dicairkan Rp 173,7 triliun atau naik 8,3% dari realisasi 2022 yang sebesar Rp 160,4 triliun. Pada 2022, sebetulnya pencairan anggaran prioritas ini turun 15,3% dari realisasi 2021 Rp 189,4 triliun.

Pemanfaatannya melalui belanja K/L Rp 90,2 triliun melalui Kementerian PUPR Rp 62,7 triliun untuk jalan, jembatan, bendungan, jaringan irigasi, sarana dan prasarana pendidikan, SPAM, sanitasi atau persampahan, bantuan perumahan swadaya, rel kereta api, bandara, hingga pelabuhan.

Sementara itu, yang melalui Kementerian Perhubungan Rp 17,8 triliun untuk rel kereta api, bandara, dan pelabuhan laut di 47 lokasi. Selain itu juga melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 3,7 triliun untuk gedung kuliah, laboratorium, perpustakaan, dan science technopark.

Lalu melalui transfer ke daerah sebesar Rp 55,3 triliun antara lain untuk DAK fisik bidang infrastruktur, DBH dan DAU infrastruktur daerah, dan dana tambahan infrastruktur Otonomi Khusus Papua. Selain itu, melalui pembiayaan sebesar Rp 28 triliun untuk program FLPP pembiayaan rumah 190 ribu unit dan LMAN untuk pengadaan lahan PSN.