Belanja Pemerintah Seret, Rakyat Baru Nikmati Rp 649,7 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Realisasi belanja pemerintah pusat hingga Agustus 2023 melambat dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Belanja pemerintah pusat dari APBN  ini bahkan tercatat mengalami kontraksi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi belanja pemerintah pusat tahun ini sampai dengan 31 Agustus 2023 sebesar Rp1.170,8 triliun. Turun 0,6% dari realisasi periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp1.177,9 triliun.

"Tapi ini artinya 52,1% dari total pagu belanja tahun ini (Rp2.246,5 triliun) sudah direalisir," kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN secara daring, dikutip Kamis (21/9/2023).

Meski demikian, belanja negara secara keseluruhan hingga Agustus 2023 masih mampu tumbuh 1,1%, dari periode Januari-Agustus 2022 sebesar Rp1.656,8 triliun kini menjadi Rp1.674,7 triliun atau 54,7% dari target belanja Rp3.061,2 triliun.

Dari total belanja pemerintah pusat itu, Sri Mulyani mengatakan 55,5% manfaatnya langsung dinikmati masyarakat, dengan nilai Rp649,7 triliun. Baik yang digelontorkan melalui belanja kementerian atau lembaga (K/L) maupun belanja non (K/L).

Belanja pemerintah pusat yang langsung dirasakan manfaatnya bagi masyarakat melalui belanja K/L di antaranya untuk program keluarga harapan atau PKH Rp19,1 triliun untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Lalu, kartu sembako Rp29,7 triliun untuk 18,7 juta KPM.

Kemudian, sebanyak Rp30,9 triliun telah dikucurkan untuk penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional atau BPJS Kesehatan untuk 96,7 juta peserta, hingga bantuan alat dan mesin pertanian senilai Rp480,3 miliar dalam bentuk 11.055 traktor dan 1.802 cultivator.

Selain itu, anggaran sebesar Rp923,1 miliar telah dialokasikan untuk bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik untuk 146,8 ribu hektare kawasan padi, jagung, kedelai, bawang, cabai, kopi, hingga kelapa; serta bantuan ternak Rp125,4 miliar untuk 13.140 ekor ternak.

Di sektor pendidikan, kucuran bantuan APBN senilai Rp6,7 triliun dalam bentuk program Indonesia pintar untuk 11,4 juta siswa, KIP kuliah Rp8,7 triliun untuk 725,3 ribu mahasiswa, bantuan operasional sekolah (BOS) 7,2 triliun untuk 6,3 juta siswa (Kemenag), serta bantuan operasional perguruan tinggi negeri Rp 3,4 triliun untuk 197 PTN.

Untuk infrastruktur, dalam bentuk pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur besaran nilai yang dicairkan Sri Mulyani sebesar Rp 90,2 triliun untuk sarana prasarana pendidikan, sanitasi atau persampahan, SPAM, jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, pelabuhan, bendungan, dan irigasi.

"Juga bantuan bencana Rp1,7 triliun untuk korban gempa di Cianjur dalam bentuk stimulan perumahan sebanyak 42,4 ribu KK," tutur Sri Mulyani.

Belanja yang langsung ditujukan ke masyarakat namun melalui belanja non K/L di antaranya subsidi dan kompensasi listrik Rp54 triliun untuk 39,3 juta pelanggan, serta subsidi LPG 3kg senilai Rp41,5 triliun untuk 4,7 juta metrik ton.

Sementara itu, untuk subsidi dan kompensasi BBM telah dicairkan sebesar Rp61,4 triliun untuk 10.244,5 ribu kiloliter, subsidi perumahan senilai Rp539,8 miliar untuk 132,4 ribu unit, dan kartu pra kerja Rp2,8 triliun untuk 804,85 ribu peserta.