Sri Mulyani Bongkar Biang Kerok Munculnya Praktik Korupsi

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan penyebab banyaknya korupsi di sektor ekspor-impor di Indonesia. Dia mengatakan penyebab utama adalah karena adanya perbedaan antara nilai harga yang sebenernya dengan yang ingin dibayar.

"Kalau dari sisi keuangan negara, korupsi biasanya itu karena adanya perbedaan antara harga dengan apa yang ingin dibayar secara riil," kata Sri Mulyani konferensi pers Seminar Nasional Pencegahan Korupsi dalam Tata Kelola dan Pelayanan Ekspor Impor, di Gedung Tribrata Polri, Jakarta, Kamis (14/9/2023).

Dia menjelaskan perbedaan harga itu bertujuan untuk menghindari bea keluar, bea masuk impor atau adanya keinginan untuk melakukan kegiatan ilegal.

Menurut dia, problem-problem ini yang perlu ditata lebih lanjut oleh berbagai kementerian termasuk Polri. Dia mengatakan kementerian terkait juga perlu mewaspadai adanya potensi bahwa pemicu korupsi justru disebabkan oleh regulasi yang ada.

"Kalau regulasinya menjadi salah satu pemicu dari korupsi, maka kita perlu membahas dengan kementerian lain," ungkapnya.

Baca: Ini 7 Fakta Soal Single Salary PNS, Tukin Dihapus?

Dia menjelaskan biasanya regulasi tarif seperti pajak impor dan bea masuk memiliki tujuan tertentu. Misalnya untuk melindungi industri dalam negeri atau ingin memacu kegiatan ekonomi, seperti hilirisasi.

Dia menilai regulasi semacam ini bisa saja kemudian menjadi pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi. Terlebih, apabila regulasi itu bersinggungan dengan aturan yang ada di ranah tindak pidana.

"Nah ini kemudian bisa menimbulkan implikasi dari sisi penegakan hukumnya," kata dia.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah dan Polri juga patut mewaspadai implikasi dari semakin tingginya volume perdagangan lintas negara. Dia mengatakan dengan adanya pasokan barang dari luar negeri yang semakin melimpah, maka potensi masuknya barang-barang ilegal juga meningkat.

Baca: Disuntik Sri Mulyani, HK Ambil Alih 2 Proyek Besar Waskita

"Ini juga akan menimbulkan rembesan-rembesan dalam bentuk kegiatan ilegal," paparnya.

Dia menilai potensi kebocoran itu perlu ditangani secara komprehensif dan terorganisasi. Sebab, Indonesia memiliki wilayah sangat luas dan pelabuhan yang sangat banyak.

"Kami perlu menggunakan sumber daya secara lebih baik, dan terorganisasi sehingga dampaknya bisa lebih baik," ujarnya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sri Mulyani Ingatkan Risiko di Balik Maraknya Ekspor Impor