Bos Bapanas Buka-bukaan Rencana RI Impor Beras dari Kamboja

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi buka suara soal rencana impor beras dari Kamboja. Dia mengatakan, Kamboja telah menyanggupi akan memasok 250 ribu ton beras ke Indonesia untuk satu tahun.

Hal itu menyusul adanya pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Perdana Menteri (PM) Kamboja, yang mana salah satu topiknya membahas keinginan Indonesia mengimpor beras dari Kamboja.

"Mereka (Kamboja) menyanggupi 250 ribu ton satu tahun, tapi kan di sini kita perlu karantina, perlu produk spesifikasi, perlu port mana yang akan dituju, berapa," kata Arief saat ditemui awak media di kawasan DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/9/2023).

Untuk itu, Arief mengatakan rencana tersebut masih dalam proses penjajakan lantaran ada prosedur yang harus dilewati.

Foto: ADITYA PRADANA PUTRA/ADITYA PRADANA PUTRA The President of Indonesia Joko Widodo (second right) and First Lady Iriana Joko Widodo (right) pose for group photos with the The Prime Minister of Cambodia Hun Manet (left) and wife Pich Chanmony at the 43rd ASEAN Summit opening venue, Jakarta Convention Center, Jakarta, Tuesday (5/9/2023). Media Center of ASEAN Summit 2023/Aditya Pradana Putra/aww/ratih. *** Local Caption *** Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kanan) berfoto bersama Perdana Menteri Kamboja Hun Manet (kiri) bersama istri Pich Chanmony di lokasi pembukaan KTT ke-43 ASEAN di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa (5/9/2023). Media Center KTT ASEAN 2023/Aditya Pradana Putra/aww.

"Masih dijajaki. Kan gini, importasi nggak langsung. Jadi MoU bagian pertama biasanya pemerintah ke pemerintah (Government to Government/G to G), setelah itu akan diikuti Business to Businessnya, itu nanti produk spesifikasi, ketersediaan mereka," ujarnya.

Selain itu, kata Arief, ada banyak dokumen hingga infrastruktur yang harus dilengkapi, sehingga tak cukup apabila dipersiapkan dalam waktu satu atau dua pekan saja.

"Apakah dia punya draft dari dermaga dia cukup untuk kapasitas berapa lebih teknis, sehingga kita nggak bisa bilang, begitu disetujui belum tentu selesai dalam satu dua minggu. Karena kan shipment-nya, kapasitas kapal, misalnya kalau Vietnam sudah bisa ngirim 50.000 kalau ini belum tentu 10.000 cukup nggak kapalnya, port-nya di mana harus dilihat," jelasnya.

Sementara terkait harga, Arief juga mengatakan harus bisa disesuaikan dengan aturan dan kemampuan Indonesia untuk membelinya.

"Kita makanya penjajakan, artinya apabila infrastruktur cukup, harganya cocok, kan ini ada harganya nih kalau harganya di atas Thailand dan Vietnam, mau beli nggak? Ini kan perlu kesesuaian di Bulog, kan ada mekanisme bidding, artinya akan cari harga yang terbaik dengan spek yang telah ditentukan," pungkasnya.