Tok! Penyaluran Rumah Subsidi di 2024 Turun Efek Harga Naik

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menargetkan sebanyak 173.251 unit rumah bisa tersalurkan kepada masyarakat melalui pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) serta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk tahun 2024 mendatang.

Rinciannya Tapera bisa tersalurkan 7.251 unit dan FLPP sebanyak 166.000 unit. Angka tersebut lebih kecil dibanding tahun ini, dimana alokasi FLPP sepanjang 2023 ditargetkan tembus di angka 220 ribu unit.

"Target bantuan pembiayaan perumahan tahun 2024 sebanyak 173,251 unit dengan anggaran Rp 0,83 triliun dari dana masyarakat Tapera, serta fasilitas FLPP dengan anggaran 13,72 triliun," kata Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (6/9/2023).

Selain FLPP dan Tapera, ada juga skema bantuan untuk Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar 166.000 unit serta Selisih Subsidi Bunga (SSB) untuk 751.735 unit.

"166.000 unit SBUM ini pendamping dari FLPP, juga terdapat subsidi selisih bunga (SSB) atau subisidi selisih margin yang ini untuk membayar progress yang sudah dibayar sebelumnya sebesar Rp 4,6 triliun, jadi untuk pembayaran penerbitan KPR tahun-tahun sebelumnya," kata Herry.

Kementerian PUPR mengusulkan alokasi FLPP tahun 2024 sebanyak 220 ribu unit, namun hanya disetujui oleh Kementerian Keuangan sebanyak 166 ribu unit.

Sebelumnya, harga rumah subsidi dipastikan naik tahun 2024 dan telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 689/KPTS/M/2023 tentang Batasan Luas Tanah, Luas Lantai dan Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak Dalam Pelaksanaan Kredit/Pembiayaan Perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, Serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan.

Berikut ini daftar lengkap harga rumah subsidi 2023 serta kenaikan yang terjadi pada 2024 yang telah ditetapkan pemerintah:

- Jawa (kecuali Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi/ Jabodetabek) Rp 162 juta (2023) dan Rp 166 juta (2024)

- Sumatera (kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan Kepulauan Mentawai) Rp 162 juta (2023) dan Rp 166 juta (2024)

- Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kab. Mahakam Ulu) Rp177 juta (2023) dan Rp 182 juta (2024).

- Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas) Rp 168 juta (2023) dan Rp 173 juta (2024)

- Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek dan Kepulauan Anambas, Kab. Murung Raya, Kab. Mahakan Ulu, Rp 181 juta (2023) dan Rp 185 juta (2024).

- Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya Rp 234 juta (2023) dan Rp 240 juta (2024)