Menkeu Siapkan Rp53 M Buat Pensiunan PNS-Pooling Fund Bencana

Rosseno Aji Nugroho, CNBC Indonesia

04 September 2023 16:15

Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI. (Tangkapan Layar Youtube Komisi XI DPR RI Channel)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajukan anggaran Rp 53,1 miliar untuk Program Kebijakan Fiskal tahun 2024. Anggaran itu beberapa di antaranya ditujukan bagi penguatan pooling fund bencana dan pengelolaan program pensiunan ASN dan TNI/Polri.

"Ada 41 kegiatan yang akan dilakukan untuk mendukung program kebijakan fiskal," kata Sri Mulyani dalam rapat dengan DPR mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Kemenkeu 2024, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/9/2023).

Pada 2024, Kemenkeu mengajukan total anggaran sebanyak Rp 48,35 triliun, termasuk dana untuk Badan Layanan Umum (BLU). Seluruh anggaran itu kemudian dibagi untuk menjalan 5 program prioritas, yaitu program kebijakan fiskal, penerimaan negara, belanja negara, perbendaharaan kekayaan negara dan risiko, serta dukungan manajemen.

Dari jumlah yang diajukan itu, program kebijakan fiskal mendapatkan pagu anggaran sebanyak Rp 53,1 miliar. Sementara jumlah anggaran untuk program kebijakan fiskal setelah ditambah dengan atribusi dari program dukungan manajemen adalah Rp 332,82 miliar.

Baca:

Kantor Sri Mulyani: Anggaran Penanganan Polusi Belum Dibahas

Ada 41 kegiatan yang akan dilakukan dalam program kebijakan fiskal. Di antaranya untuk melaksanakan perumusan RUU APBN dan nota keuangan, reformasi sektor keuangan, adopsi kesepakatan forum internasional dan analisis evaluasi dampak insentif perpajakan.

Penguatan pooling fund bencana juga masuk dalam kegiatan program kebijakan fiskal. PFB adalah sebuah skema mengumpulkan, mengakumulasi dan menyalurkan dana khusus bencana oleh sebuah lembaga pengelola dana.

Selain program tersebut, Kemenkeu juga memasukan 4 program yang merupakan masukan dari DPR dalam rapat sebelumnya. Empat program itu di antaranya roadmap reformasi pengelolaan program pensiun ASN dan TNI/Polri, Perpres tentang peta jalan pengelolaan produk hasil tembakau, kajian mandiri daerah pasca implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), serta pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan kajian.

Sri Mulyani mengatakan pihaknya mendengarkan dan memasukkan usulan DPR dalam program yang akan dilakukan oleh Kemenkeu tahun depan. Menurut dia, kegiatan itu tengah disiapkan oleh Kemenkeu. "Dari DPR ada masukan tentang program reformasi pensiun ASN TNI/Polri sedang terus kami siapkan," kata Sri Mulyani.