Rumah Murah Solusi Turunkan Angka Stunting, Emang Ada?

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Ananta Wiyogo mengatakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bisa berkontribusi untuk menekan angka gizi buruk akut atau stunting. Dia meyakini rumah layak huni dapat mencegah terjadinya stunting pada anak.

"Dengan kita perbaiki hunian, dengan adanya air bersih, dan sanitasi sehat, harapannya stunting bisa ditekan," kata Ananta dalam diskusi #Rp108,5 T UangKita, Bangun Rumah untuk Rakyat di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, (31/8/2023).

Ananta bercerita pernah berkunjung ke banyak daerah kumuh, salah satunya yang berlokasi di Banten bagian selatan. Dia mengatakan di salah satu desa di daerah itu angka stunting cukup tinggi. Ketika berkunjung ke sana, Ananta melihat bahwa hunian di daerah itu kumuh, dengan sistem sanitasi air yang buruk.

"Air bersih tidak ada, tempat tinggal tidak layak, udara di dalam rumah saja sudah tidak sehat," kata dia.

Ananta meyakini kondisi rumah yang tidak layak tersebut membuat prevalensi anak mengidap gizi buruk menjadi tinggi. Menurut dia, apabila anak terlanjur mengidap stunting, maka masa depannya akan sulit karena mengalami gangguan perkembangan otak.

Dia mengatakan karena itu, memiliki hunian yang layak dan sehat menjadi sangat penting untuk mencegah stunting. Program FLPP, kata dia, membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan pinjaman dengan bunga rendah untuk memiliki rumah.

Pemerintah telah meluncurkan program ini sejak 2010 dan telah menggelontorkan dana sebanyak Rp 108,5 triliun. Sementara SMF, merupakan BUMN yang berperan untuk memberikan sebagian modal pinjaman itu kepada masyarakat, melalui sistem perbankan.

Pemerintah tengah berupaya menekan angka stunting di Indonesia. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas mencatat, jumlah stunting atau anak yang kekurangan asupan gizi sehingga gagal tumbuh masih banyak di 12 provinsi.

Secara nasional, tingkat stunting di tengah-tengah masyarakat mencapai 21,6% dari total penduduk pada 2022, atau turun dari catatan tahun sebelumnya 24,4%. Namun, pada 2024, Kementerian PPN/Bappenas menargetkan penurunan signifikan hingga tersisa hanya 14%.