Sri Mulyani Buka-bukaan Postur APBN di 2 Periode Jokowi

Arrijal Rachman, CNBC Indonesia
31 August 2023 17:21
BADAN ANGGARAN DPR RI RAKER DENGAN MENKEU, KEPALA BAPPENAS, MENKUMHAM & GUB BI. (Tangkapan Layar Youtube  TVR PARLEMEN)
Foto: BADAN ANGGARAN DPR RI RAKER DENGAN MENKEU, KEPALA BAPPENAS, MENKUMHAM & GUB BI. (Tangkapan Layar Youtube TVR PARLEMEN)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajaran pejabat di Kementerian Keuangan memaparkan keseluruhan postur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) selama dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Pemaparan itu mereka sampaikan saat rapat kerja atau raker dengan Komisi XI DPR bersama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Plt Kepala Badan Pusat Statistik.

Pemaparan Sri Mulyani Indrawati disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada kesempatan itu, lantaran Sri Mulyani yang hadir memohon izin tidak berbicara banyak karena suaranya tengah hilang.

"Postur APBN sengaja kami tunjukkan 10 tahun terakhir supaya kita dapat perspektif APBN selama pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla serta Ma'ruf Amin," kata Suahasil dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Pada periode 2014-2024, postur APBN terus meningkat dari sisi pendapatan dan belanja negara. Hanya pada periode pandemi, yakni 2020 dari sisi pendapatan negara turun drastis, belanja negara membengkak signifikan, sehingga defisit APBN juga membengkak pada tahun itu.

"Kalau kita lihat keseluruhannya progres dari pendapatan negara kita yang terus meningkat, namun kita mengalami pressure pada 2020," ujar Suahasil.

Berikut ini rincian APBN selama periode 2014-2024:

Pendapatan Negara

- 2014: Rp 1.550,5 triliun
- 2015: Rp 1.508 triliun
- 2016: Rp 1.555,9 triliun
- 2017: Rp 1.666,4 triliun
- 2018: Rp 1.943,7 triliun
- 2019: Rp 1.960,6 triliun
- 2020: Rp 1.647,8 triliun
- 2021: Rp 2.011,3 triliun
- 2022: Rp 2.635,8 triliun
- 2023: Rp 2.637,2 triliun (outlook)
- 2024: Rp 2.781,3 triliun (RAPBN)

Belanja Negara

- 2014: Rp 1.777,2 triliun
- 2015: Rp 1.806,5 triliun
- 2016: Rp 1.864,3 triliun
- 2017: Rp 2.007,4 triliun
- 2018: Rp 2.213,1 triliun
- 2019: Rp 2.309,3 triliun
- 2020: Rp 2.595,5 triliun
- 2021: Rp 2.786,4 triliun
- 2022: Rp 3.096,3 triliun
- 2023: Rp 3.123,7 triliun (outlook)
- 2024: Rp 3.304,1 triliun (RAPBN)

Defisit Anggaran

- 2014: Rp 226,7 triliun
- 2015: Rp 298,5 triliun
- 2016: Rp 308,3 triliun
- 2017: Rp 341,0 triliun
- 2018: Rp 269,4 triliun
- 2019: Rp 348,7 triliun
- 2020: Rp 947,7 triliun
- 2021: Rp 775,1 triliun
- 2022: Rp 460,4 triliun
- 2023: Rp 486,4 triliun (outlook)
- 2024: Rp 522,8 triliun (RAPBN)

Pembiayaan Anggaran

- 2014: Rp 248,9 triliun
- 2015: Rp 323,1 triliun
- 2016: Rp 334,5 triliun
- 2017: Rp 366,6 triliun
- 2018: Rp 305,7 triliun
- 2019: Rp 402,1 triliun
- 2020: Rp 1.193,3 triliun
- 2021: Rp 871,7 triliun
- 2022: Rp 591 triliun
- 2023: Rp 486,4 triliun (outlook)
- 2024: Rp 522,8 triliun (RAPBN)

Data pendapatan dan belanja negara selama periode pemerintahan Presiden Joko Widodo 2014 hingga 2024.Foto: Arrijal Rachman
Data pendapatan dan belanja negara selama periode pemerintahan Presiden Joko Widodo 2014 hingga 2024.


(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Tahun Ini Gelap Gulita, Sri Mulyani Ungkap 2024 Lebih Cerah

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular