Pemerintah Habiskan Rp 108,5 T untuk Kredit Rumah Murah

Rosseno Aji Nugroho, CNBC Indonesia
31 August 2023 17:55
Awal Desember 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat capaian Program Satu Juta Rumah sebanyak 765.120 unit rumah, didominasi oleh pembangunan rumah bagi  masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar 70 persen, atau sebanyak 619.868 unit, sementara rumah non-MBR yang terbangun sebesar 30 persen, sebanyak 145.252 unit.
Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, sekitar 20 persen merupakan rumah yang dibangun oleh Kementerian PUPR berupa rusunawa, rumah khusus, rumah swadaya maupun bantuan stimulan prasarana dan utilitas (PSU), 30 persen lainnya dibangun oleh pengembang perumahan subsidi yang mendapatkan fasilitas KPR FLPP, subsisdi selisih bunga dan bantuan uang muka. Selebihnya dipenuhi melalui pembangunan rumah non subsidi oleh pengembang.
Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengungkapkan, rumah tapak masih digemari kelas menengah ke bawah.
Kontribusi serapan properti oleh masyarakat menengah ke bawah terhadap total penjualan properti mencapai 70%.
Serapan sebesar 200.000 unit ini, akan terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 250.000 unit.
Foto: Muhammad Luthfi Rahman

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah telah menyalurkan total dana sebesar Rp 108,5 triliun untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) selama 13 tahun terakhir. Jumlah dana untuk kredit rumah itu disalurkan sejak 2010.

"Sejak tahun 2010, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk program FLPP total sebesar Rp 108,5 triliun," kata Sekretaris Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Dedy Syarif Usman di kantornya, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Dedy mengatakan dana tersebut disalurkan melalui dana bergulir maupun penyertaan modal negara. Dia mengatakan FLPP yang disalurkan pemerintah itu bertujuan agar masyarakat yang berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah layak huni.

Menurut dia, FLPP dapat dinikmati oleh masyarakat yang berpenghasilan Rp 8 juta ke bawah dan dengan bunga 5%, serta dapat dicicil selama 20 tahun.

Dia menambahkan fasilitas kredit ini diadakan untuk memperkecil angka backlog di Indonesia. Backlog kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat. Menurut data pemerintah, backlog saat ini berada pada angka 12,1 juta.

"Lahan tidak bertambah, sementara bayi lahir tiap detik," ujar dia.

Dedy mengatakan selain FLPP, pemerintah juga punya program lain agar masyarakat bisa memiliki rumah. Di antaranya adalah insentif pajak berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) untuk kepemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana.

"Jadi ini ada keberpihakan negara hadir untuk membantu masyarakat memiliki perumahan," kata dia.


(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Rumah Murah Solusi Turunkan Angka Stunting, Emang Ada?

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular